nusakini.com-- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menekankan komitmennya bahwa dalam menjalankan realisasi anggaran 2017 bersama DPR RI, akan mengikuti program prioritas. 

"Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekadar dibagi rata ke unit-unit kerja," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2016 yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa (16/8). 

Menurut Kepala Negara, saat ini dalam kerangka fungsi pelaksanaan anggaran, DPR dan pemerintah juga sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015. 

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta optimalisasi peran komisi dan anggota dewan. 

"Kualitas pemanfaatan anggaran pembangunan juga menjadi tugas dan fungsi BPK. Sejak 2015, BPK telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah," katanya. 

Bahkan, kata Kepala Negara, selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel. 

BPK, kata Presiden, juga memberikan perhatian dan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna pencapaian tujuan negara.(p/ab)