nusakini.com-Karanganyar – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menandatangani nota kesepakatan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, pada Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Lor In, Kamis (14/2). Jawa Tengah menjadi provinsi kedua se-Indonesia dan pertama di Pulau Jawa yang menandatangani komitmen tersebut. 

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyampaikan, dengan kesepakatan itu berarti Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melestarikan lingkungan hidup. Pihaknya pun tidak akan menyentuh “konflik” pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Yang jelas, semua pihak menyadari bahaya dampak perubahan iklim yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Dia menunjuk contoh peningkatan suhu dunia sebesar satu derajat celsius yang mengakibatkan rob tidak akan hilang, bahkan semakin besar. Hal itu menghambat pertumbuhan ekonomi, apalagi di Jawa Tengah dengan hamparan pantai utara yang cukup panjang. 

• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes
• Anak-anak pun Senyum Lepas Saat Naik Bus Transjateng Purwokerto
• Boyolayar, Destinasi Wisata Baru di Tepi Kedung Ombo

“Di Jawa Tengah, dengan mengadopsi pembangunan rendah karbon, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dibanding sekarang, maupun yang mengeksploitasi sumberdaya alam,” ungkap Bambang. 

Jika konsep PRK tersebut diadopsi gubernur dan disetujui DPRD, dia berharap ada perubahan mendasar pada RPJMD kedua kepemimpinan Ganjar Pranowo. Penekanannya, yang pertama harus bisa menjaga luas hutan, jangan dikurangi kalau perlu perhutanan ditambah. Kedua, peningkatan hasil pertanian difokuskan pada produktivitas, bukan perluasan lingkungan. Kemudian upaya memperbaiki lingkungan hidup, baik udara, air, tanah, serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT). 

“Banyak potensi energi terbarukan di Jateng. Ada energi panas bumi di Dieng, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Karimunjawa, maupun pembangunan listrik berbasis sampah di Kota Surakarta. Upaya ini harus didorong meski di Jawa Tengah ada proyek PLTU berskala besar, seperti PLTU Batang dan PLTU Tanjungjati Jepara,” beber Bambang. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, sebenarnya embrio PRK sudah ada di provinsi ini dan terus dikembangkan. Dia mencontohkan pabrik plastik berbahan baku singkong di Sukoharjo. EBT pun terus dikembangkan, seperi geothermal di Banyumas yang terus disempurnakan. Perusahaan besar ada yang mulai mengujicobakan bus listrik. Sejumlah perusahaan swasta sudah menggunakan motor listrik. 

“Kabupaten/ kota juga sudah mengimplementasikan. Anak masuk sekolah tanam pohon, lulus tanam pohon, di Klaten orang mau nikah tebar ikan di sungai. Sungainya juga bersih lho. Mudah-mudahan ini jadi trigger. Embrio sudah ada, hanya butuh dukungan bapak/ ibu semua. Termasuk, anjuran membawa gembes (botol minum) untuk meminimalkan sampah plastik,” tandas Ganjar. 

Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono KS, Forkopimda Provinsi Jateng, para bupati/ wali kota se-Jateng, Kepala Bappeda dan SKPD lingkup pemprov maupun kabulaten/ kota. Hadir pula perwakilan penyandang disabilitas, organisasi perempuan, BUMN/BUMD, pihak swasta, LSM, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat. (p/ab)