Jateng Kini Punya Empat Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

By Abdi Satria


nusakini.com-Banyumas- Provinsi Jawa Tengah kini sudah mempunyai Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Tidak tanggung-tanggung, ada empat gedung PLHUT yang telah diresmikan antara lain PLHUT Banyumas, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. 

Empat gedung ini dibangun dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Keempatnya diresmikan secara simbolis oleh Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Moh. Ahyani di PLHUT Banyumas Purwokerto.  

Ahyani mengatakan, sudah seharusnya pemerintah memberikan perlindungan, pelayanan serta pembinaan kepada jemaah haji. "Tugas kita kepada jemaah haji terdiri dari perlindungan, pelayanan dan juga pembinaan," kata Ahyani, Jumat (13/12). 

"Perlindungan meskipun tidak terlihat tapi dirasakan. Contohnya paspor dan juga asuransi. petugas haji juga mempunyai andil untuk membuat jemaah haji merasa aman dan hikmat melayani jemaah haji di tanah suci," ujar Ahyani. 

Fungsi kedua, menurut Ahyani adalah Pelayanan. Pelayanan biasanya terlihat lebih jelas dibanding yang lain. Ini aspek yang sangat dirasakan jemaah haji, mulai dari pendaftaran sampai pendampingan di luar negeri. Pelayanan konsumsi, transportasi, dan juga sanitasi juga sedang diusahakan oleh pemerintah sehingga jemaah haji dapat dengan nyaman menjalani ibadah di tanah suci. 

Ketiga adalah Pembinaan. Pembinaan juga sangat penting dalam menambah wawasan jemaah haji. Namun, karena tingkat pengetahuan orang berbeda-beda, perlu diadakan pendampingan yang lebih. 

"Perlu pendampingan lebih bagi lansia agar dapat mudah memahami tata cara dan juga doa-doa selama menjalani ibadah haji,” jelas Ahyani. 

Mewakili Bupati Banyumas, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tjutjun Sunarti Rochidie berharap gedung PLHUT akan mempermudah calon jemaah haji untuk mendaftar serta mencari informasi terkait perhajian dan umrah. “Semoga PLHUT ini dapat memberikan manfaat bagi para jemaah haji dan memudahkan akses dari pemerintahan ke masyarakat,” kata Tjutjun. (p/ab)