nusakini.com--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak main-main dengan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik yang sudah berlangsung sejak tahun 2014. Inovasi pelayanan publik harus dijadikan sebagai sesuatu yang biasa dibuat instansi dan menjadi budaya bagi organisasi. 

Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Sri Hartini mengatakan, ada beberapa aspek dalam inovasi pelayanan publik. Aspek pertama yaitu pembentukan/penciptaan inovasi. Dalam aspek ini, Kedeputian Pelayanan Publik menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, melakukan pendampingan lembaga Mitra Pembangunan, dan membuat pilot project pemerintah. "Di aspek ini kita menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik, dimana kita mengajak semua instansi pemerintah untuk ikut serta," kata Sri di Jakarta, Jumat (16/12). 

Setelah kompetisi inovasi, aspek kedua yaitu pengembangan inovasi. Dijelaskan, strategi yang dilakukan yaitu transfer of knowledge atau replikasi. Kemudian, membuat database dan melakukan pembelajaran berbasis IT melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, serta pembentukan hubungan inovasi pelayanan publik. "Dalam aspek ini kita lebih menekankan pada pengembangan dan keberlanjutan inovasi. Di sini kita akan mendorong instansi pemerintah untuk membuat pusat informasi sehingga jika ada daerah yang ingin melakukan replikasi bisa bertanya dari pusat inovasi tersebut," kata Sri. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Aspek terakhir yang menjadi ujung dari kompetisi inovasi pelayanan publik ini adalah pelembagaan/keberlanjutan. Dalam aspek ini, Kedeputian Pelayanan Publik berharap agar inovasi bisa menjadi bagian dari program dan anggaran instansi pemerintah. Kemudian, inovasi juga menjadi bagian dari tugas dan fungsi instansi. "Instansi pemerintah harus mulai terbiasa dengan inovasi dan menjadi budaya organisasi," kata Sri. 

Sri mengatakan, dalam setiap pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik selalu ada instansi yang mendapat penilaian terbaik mulai dari Top 99 hingga Top 35 pada tahun 2016. Untuk mengapresiasi para inovator ini, Kementerian PANRB selalu mengikutsertakan inovasi-inovasi terbaik tersebut dalam ajang kompetisi di tingkat internasional, seperti United Nation Public Service Award (UNPSA). 

"Misalnya saja pada tahun 2017 mendatang akan dilaksanakan UNPSA di Belanda, kita akan ikut sertakan inovasi ini. Tapi tidak hanya itu saja, kita juga mengikutsertakan mereka ke event-event internasional lainnya. Karena inovasi Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain dan ini adalah salah satu upaya kita untuk mengembangkan dan memperkenalkan inovasi kita ke tingkat internasional," kata Sri. 

Selain itu, lanjut Sri, untuk melihat keberlanjutan inovasi yang sudah mendapatkan penghargaan ini, Kementerian PANRB juga selalu mengundang para inovator dalam acara pameran pelayanan publik. Mereka diminta menjadi pembicara untuk menggambarkan perkembangan inovasi mereka dan disimulasikan. 

"Kita juga sedang meminta data ke para inovator ini, instansi mana saja yang sudah kunjungan ke tempat itu, dengan begitu kita akan evaluasi sejauh mana inovasi ini berkembang. Selain itu, kita juga melihat perembangannya untuk direplikasi," kata Sri. (p/ab)