nusakini.com--Rencana Mendagri yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri. Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI. "IPW berharap, penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri," tegas Neta dalam rilisnya kepada nusakini.com. 

Menurut Neta, upaya menarik narik Polri ke wilayah politik praktis akan merusak citra Polri itu sendiri. "Bisa jadi, upaya ini akan menimbulkan kecemburuan instutusi lain," jelas Neta.

Oleh karena itu, lanjut Neta, IPW meninta Mendagri segera membatalkan gagasan liarnya tsb. "Mendagri harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan plt gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak," ungkap Neta.

• Dijamin UU, IPW Imbau Pemerintah Sikapi Aksi Demonstrasi Buruh dan Mahasiswa dengan Bijak
• IPW Imbau Kapolri Bijak Sikapi Aksi Buruh
• IPW Berharap Bareskrim Polri Bekerja Cepat Menangkap Mafia Kesehatan
• COVID-19: IPW Minta Bareskrim Polri Segera Bongkar Mafia Rumah Sakit
• Demi Piala Dunia U-20, IPW Imbau Polri Tidak Berikan Izin Pelaksanaan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2

Neta merujuk rencana Asisten Operasi Polri yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia. "Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar? Begitu juga Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumut, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain?"

Dilain pihak, IPW berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada. Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pjbt di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 thn 2002 tentang kepolisian.

IPW berharap para birokrat sipil jgn memancing dan menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yg ikut pilkada 2018, keberadaan perwira polri sbg plt gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.

Terutama untuk di jabar, keberadaan perwira kepolisian sbg plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme polri. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini posisi polri sngt tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sbg penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dlm proses pilkada, polri lbh bisa berdiri di antara semua kelompok dan tdk dituding berpihak pada satu kelompok. IPW tidak menginginkan Polri dituduh bahwa keterlibatan jenderalnya sbg plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan masa depan Polri. (rilis/ab)