Ini Poin Sidak Gubernur Sulsel di Dinas Kehutanan

By Abdi Satria


nusakini.com-Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM. Nurdin Abdullah mengaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, Muhammad Tamzil mendapatkan nilai dibawah rapot merah dari orang nomor satu di Sulsel itu. 

"Kita bicara soal optimalisasi fungsi, bukan rapot merah lagi dibawahnya merah ini kecewa kita kehutanan ditelantarkan begini, sayang pak," ungkap Prof. HM. Nurdin Abdullah kepada awak media, usai Sidak, di Kantor Kehutanan Sulsel, Kamis (18/7).

Inspeksi Mendadak (Sidak) dilakukan sekitar pukul 7:50 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini memeriksa semua ruangan yang ada di Dinas dibawa Kepemimpinan Muhammad Tamzil itu. 

Sidak tersebut menindaklanjuti himbauan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Menurut, Prof. HM. Nurdin Abdullah kita tersinggung semua Presiden mau awasi sendiri berarti kita tidak dipercaya lagi, makanya kita harus jalan kasian, masa bapak Presiden hal-hal kecil harus pikirkan.

Selain itu, Nurdin Abdullah juga sesalkan tindakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat anggaran besar yang diklontorkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

"Akhirnya hubungan kita dengan pusat jadi jelek. Kasiha uang tapi nggak di pakai, itu kenapa karena tidak konsen, coba kalau dia (Kadis Kehutanan Sulsel) konsentrasi kerja setiap hari, menyampaikan visinya keseluruhannya. Kita tanya ke bidang-bidang tidak ada satupun yang tahu misi kehutanan Sulawesi Selatan apa," jelas mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu.

"Tadi satupun saya tanya soal apa sinegi kita dengan Kementerian Kehutanan, tahun ini Rp 300 miliar digelontorkan, jangan sampai anggaran ini sia-sia nggak ada dampak," lanjutnya. 

Selain itu, Nurdin Abdullah menyampaikan, Sulsel merupakan penyangga pangan nasional. Olehnya itu sebagai Kepala Dinas Kehutanan harus selalu berada di lapangan memantau keadaan, apalagi salah satu bencana alam kita di 11 kabupaten kota se-Sulsel. 

"Harusnya dinas kehutanan ada di lapangan bukan di Jakarta kemana, harus dia lebih banyak koordinasi dengan seluruh KPH-KPH yang ada, yang kedua sinergi dengan lembaga-lembaga balai-balai yang ada dari Kementrian Kehutanan," pungkasnya.(leo)