nusakini.com--Indonesia akan menyuarakan lima isu utama yang dihadapi Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 pada 8-14 Oktober 2018 di Bali, Indonesia.  

Dilansir dari situs Bank Indonesia (BI), isu pertama adalah penguatan International Monetary System (IMS). Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respons yang dilakukan negara berkembang melalui penguatan Global Financial Safety Net (GFSN) dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements (RFA). 

Kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan Pertemuan Tahunan 2018, antara lain dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border arrangement and collaboration.  

• Viral di Media Sosial, Uang Rupiah Baru Pecahan 1.0, BI: Itu Hoaks
• Ketika Kena Blacklist di SLIK OJK, Apakah BI Checking Anda Bisa Bersih Kembali?
• BI Terbitkan Kebijakan Penggunaan Rupiah di Kegiatan Internasional
• Dampak Keputusan The Fed, Bank Indonesia Bisa Naikkan Suku Bunga pada Semester II/2022
• Program CPNE dari LPEI Dorong Produk Lokal Mendunia

Ketiga, peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur negara berkembang. Pembahasan isu ini dalam Pertemuan Tahunan 2018 diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur. 

Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk maupun yang berbasis zakat dan wakaf berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pembiayaan infrastruktur.

Saat ini, negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah telah menyusun International Standard for WAQF yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi keuangan syariah. Pertemuan Tahunan 2018 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dalam ekonomi dan keuangan syariah. 

Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur. 

Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 diharapkan dapat menjadi momentum strategis pembahasan isu-isu yang dihadapi berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia sekaligus sebagai kesempatan untuk menunjukkan perekonomian Indonesia yang reformed dan resilient. (p/ab)