nusakini.com--Usai menghadiri acara Seminar Outlook Ekonomi-Politik Indonesia Tahun 2018 Prospek Bagi BPR-BPRD di Jakarta, Rabu (21/2), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo banyak ditanyai wartawan tentang berbagai isu aktual yang terkait kewenangannya sebagai Mendagri. Salah satu yang ditanya tentang isu Penjabat Gubernur dari perwira tinggi Polri yang kemarin sempat heboh dan jadi polemik. 

Menanggapi itu, Tjahjo mengatakan, urusan Penjabat Gubernur dari kalangan perwira Polri, kini sudah diambil alih oleh Menkopolhukam. Jadi, kalau memang hendak menanyakan itu, Tjahjo menyarankan sebaiknya menanyakan langsung ke Menkopolhukam. "Tanya pak Menkopolhukam Saya sudah melaporkan kepada Pak Menko," katanya.  

Hal lain yang ditanyakan wartawan pada Tjahjo adalah soal gaji kepala daerah yang dirasakan kecil. Para wartawan menanyakan, apakah ada rencana pemerintah menaikan gaji kepala daerah atau Presiden. Tjahjo mengakui, jika gaji kepala daerah memang kalah jauh misalnya bila dibandingkan dengan manajer perusahaan swasta atau dengan pegawai BUMN sekali pun. Tentang kenaikan gaji itu sendiri, menurut Tjahjo, tergantung dari kondisi keuangan negara. "Sekarang sedang konsentrasi di infrastruktur," katanya.  

Para wartawan juga sempat menanyakan soal banyaknya kepala daerah kena OTT. Para pencari berita menanyakan, apakah banyaknya kepala daerah yang kena jaring KPK, akan mengganggu jalannya roda pemerintahan? Tjahjo sendiri menjawab, relatif roda pemerintahan tak terganggu sebab sudah ada mekanisme tentang pemberhentian kepala daerah, baik yang bersifat sementara atau permanen. Namun yang lebih penting, kasus yang telah terjadi, hendaknya jadi pelajaran berharga bagi kepala daerah lainnya. Agar tak terulang di kemudian hari. Intinya, pahami area rawan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa serta retribusi dan perizinan. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Saya kira itulah yang harus dicermati karena fokus KPK juga pada masalah-masalah itu. Saya kira enggak perlu di gurui, enggak perlu diawasi, masing masing harus bisa memahami, harus bisa tahu diri memposisikan dirinya sebagai pejabat pusat atau daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar," ujarnya.  

"Kenaikan gaji itu bisa mencegah perilaku korupsi?" Seorang wartawan menyela dengan pertanyaan.  

Tjahjo langsung menjawab, "Orang yang ketangkep korupsi juga macem-macem. Ada yang gaji rendah , ada yang tinggi tidak ada ukurannya." 

Pertanyaan lain yang dilontarkan para wartawan terkait dengan isu penyerangan ulama oleh orang gila. Kata Tjahjo, masalah itu kewenangan aparat kepolisian.  

"Saya kira saya termasuk semua masyarakat harus percaya kepada kepolisian akan mengusut tuntas," katanya.(p/ab)