nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasannya memilih Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta dan Dirjen Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan sebagai Plt Gubernur Banten. 

Dia mengatakan, tidak ada alasan khusus. Namun secara rekam jejak dan kepangkatan, Dirjen Sumarsono dan Nata Irawan dinilai telah memumpuni. Sebagai menteri, kata Tjahjo, semua hal tersebut tentu sudah menjadi pertimbangan, karena ia telah pelajari ‘track record’nya. 

“Eselon I, pangkat tertinggi 4E sudah punya pengalaman di bawah. Intinya semua adalah eselon I. Kemudian ‘track record’ baik selama ini. Saya sebagai menteri kan sudah pelajari track record semua,” kata Tjahjo usai melangsungkan pengangkatan plt gubernur, Rabu (26/10). 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Ia juga menyampaikan pesan kepada para pelaksana tugas ini agar dalam mengambil kebijakan strategis seperti mengisi atau mengganti pejabat harus dengan persetujuan Mendagri. Kemudian, terkait APBD DKI Jakarta dan Banten, Tjahjo yakin para plt ini tak banyak intervensi. 

“Saya kira anggaran tinggal 2 bulan. Tidak ada kesempatan merubah. Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Pak Rano dan Pak Ahok. Jalankan dengan baik. Konsultasi dengan DPRD,” ujar dia. 

Tjahjo juga meminta agar para plt ini menjaga kondusifitas daerah, termaksud netralitas aparatur sipil negara (ASN). Terkait dengan netralitas, Tjahjo mengatakan, pada pilkada 2015 lalu, ada seorang pejabat daerah diduga tak netral sehingga dikenakan sanksi. 

“Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salahgunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu akan kami sanksi. Sanksinya bisa dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat,” kata dia. 

Selain itu, Tjahjo berpesan secara khusus kepada kedua plt dalam upayanya mensukseskan pilkada di DKI Jakarta dan Banten harus tetap waspada. Sebab, keduanya masuk dalam katagori rawan sehingga ketika terjun ke masyarakat harus melibatkaan TNI/Polri dan para tokoh masyarakat.(p/ab)