Industri Nasional Butuh Empat Solusi Ini

By Admin

nusakini.com--Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri, Johnny Darmawan mengatakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sangat berpengaruh dalam pembangunan industri nasional. Pengaruh tersebut tidak sebatas dalam melindungi perkembangan industri domestik. Aturan TKDN juga bermanfaat dalam mengembangkan hasil produksi anak negeri. 

"Kandungan lokal tidak hanya sebatas pemenuhan syarat bahan baku produk maupun SDM. Kandungan lokal juga mendukung pengertian komponen domestik," ujar Johnny Darmawan di Jakarta, kemarin.

Artinya, lanjut Johnny, ada upaya pemanfaatan yang lebih besar atau prioritas pada produk-produk yang dihasilkan industri dalam negeri. 

Seperti diketahui, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hadirnya Perpres ini bertujuan agar kementerian, lembaga (K/L) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengutamakan produk dalam negeri dalam belanja barangnya. 

"Adanya Perpres ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan industri Nasional," katanya. 

Johnny menjelaskan, melalui rangkaian diskusi yang berujung pada sarasehan ini, Kadin berharap akan hadir solusi dan rekomendasi atas empat masalah konkret yang dialami pelaku industri. Keempat rekomendasi tersebut adalah: 

1) Rekomendasi pengembangan industri manufaktur difokuskan pada pendalaman struktur industri yang akan menghasilkan produk atau komponen yang mempunyai akar kuat di dalam negeri dan bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

2) Rekomendasi keberpihakan pemerintah dalam mendukung dan pemanfaatan TKDN serta optimalisasi keberlanjutan kebijakan Larangan Terbatas sesuai kesepakatan AFTA dan lain - lain pada produk industri tertentu yang terbukti efektif untuk melindungi industri dalam negeri.

3) Rekomendasi keberpihakan dalam meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia dalam lingkungan ekosistem inovasi berkelanjutan dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.

4) Rekomendasi keberpihakan Pemerintah dalam mendukung ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing. (p/ab)