Foto/Net  

nusakini.com - Perubahan iklim dinilai menjadi faktor utama pemicu bencana alam seperti badai taifun dan hujan lebat yang menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan selama 2016 telah terjadi 2.342 bencana. Jumlah ini adalah yang tertinggi sejak kurun waktu 14 tahun terakhir. Sebanyak 22 jiwa meninggal, 3,05 juta jiwa menderita dan mengungsi, sekitar 70 ribu rumah rusak dan kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah.

“Pemerintah Indonesia belum menjadikan isu perubahan ikllim sebagai salah satu program prioritas nasional,” jelas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain di Denpasar, Bali, pada Kamis (30/3). Dalam Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 2018, isu perubahan iklim hanya menjadi bagian dari topik Pembangunan Regional. “Ini merupakan tantangan besar bagi para ilmuwan Indonesia untuk membangun konsep adaptasi perubahan iklim yang dapat diterapkan serta membawanya ke para pengambil kebijakan,” sambung Iskandar. 

John Handmer dari Royal Melbourne Institute of Technology menjelaskan, perubahan iklim sangat berpengaruh di area pesisir seperti di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. “Resiko bencana terus berkembang, masyarakat tidak bisa menghindari lokasi-lokasi yang rawan bencana, namun kita bisa beradaptasi dan mengurangi terjadinya resiko,” jelasnya. 

• LIPI Sebut untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pangan Tradisional Harus Adopsi Teknologi
• LIPI Siapkan Regulasi Pengelolaan Mikroorganisme Indonesia
• Pelajar Indonesia Raih Emas di IEYI 2018 India
• LIPI: Perlu Pembangunan Infrastruktur Pariwisata untuk Peningkatan Nilai Tambah
• Kembangkan Budaya Ilmiah, LIPI Lakukan Pembinaan Ilmiah untuk Remaja Merauke

Senada, Jan Sopaheluwakan, President Indonesia International Institute for Urban Resilience & Infrastructure, menyebutkan perubahan iklim membuat kota-kota seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar yang berada di daerah pesisir menyimpan potensi kerentanan. “Terlebih lagi kota-kota tadi berhadapan dengan urbanisasi yang mengarah ke eksploitasi daerah pesisir seperti reklamasi dan waterfront city,” ujar Jan yang juga merupakan Profesor Riset bidang Geoteknologi LIPI. Menurut Jan, perlu ada pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim untuk menjadi kebijakan yang bersifat nasional. 

Peran jejaring riset 

Sebagai upaya memperbaiki pengurangan resiko bencana serta mengembangkan low-regret measures atau langkah-langkah dengan tingkat penyesalan yang rendah untuk adaptasi perubahan iklim, LIPI dan Kementerian Pendidikan dan Riset Jerman (Bundesministerium für Bildung und Forschung/BMBF) menginisiasi TWIN-SEA Project yang bertujuan mewujudkan jejaring riset pada institusi/universitas dan praktisi Jerman dan Asia Tenggara. “Kami berharap ke depannya skema kerjasama ini semakin diperkuat dalam suatu bentuk institusi,” ujar Jakob Rhyner, Vice Rector United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS). 

Sebanyak tiga workshop berskala internasional telah dilaksanakan pada 2014 hingga 2016 di Jakarta sebagai bagian dari proyek TWIN-SEA. Untuk tahun ini, workshop TWIN-SEA akan menyajikan pengalaman dari empat tahun dinamika jejaring pakar dalam bidang perubahan iklim dan perubahan sosial pada wilayah pantai di Indonesia dan Asia Tenggara. 

Acara bertajuk The TWINSEA Lessons Learnt and Outlook: Enhancing Resilience in Indonesia and South East Asia Cities through Low-Regret Adaptation Measures ini diselenggarakan di Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) dan Primebiz Hotel, Kuta, Bali pada Kamis (30/3) hingga Minggu (2/4). (p/mk)