nusakini.com-- Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa berkesempatan mewakili Indonesia menjadi pembicara pada United Nations Public Service (UNPS) Forum and Awards. Kegiatan ini diselenggarakan di Marrakesh, Maroko, 21 Juni sampai dengan 23 Juni 2018. 

Dalam forum ini para delegasi membahas permasalahan kesehatan yang ada di negaranya masing-masing. Diah Natalisa menjelaskan tantangan utama bidang kesehatan di Indonesia adalah masalah pendistribusian, baik itu tenaga medis dan fasilitas kesehatan. "Ditambah lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan," ujarnya. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia tampil bersama dengan delegasi dari Kementerian Kesehatan Kerajaan Maroko, Kementerian Kesehatan Algeria, Kementerian Kesehatan Ghana, Sekretaris Administrasi Kenya, delegasi dari Bostwana, dan delegasi dari Nigeria.  

Lanjutnya, dalam menjangkau daerah yang paling miskin dan rentan menjadi hal penting dan tantangan tersendiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Seperti yang dicontohkan oleh Kabupaten Teluk Bintuni dalam mengurangi wabah malaria dengan program Early Diagnosis And Treatment (EDAT). Karena usahanya tersebut Kabupaten Teluk Bintuni mendapatkan penghargaan UNPS Award 2018. 

Diagnosis dan pengobatan yang akurat melalui inovasi terbaru dalam mengeliminasi malaria dari wilayah Provinsi Papua Barat ini menjadi pemenang dari kawasan Asia Pasifik untuk kategori 1, yaitu Menjangkau yang Paling Miskin dan Rentan Melalui Layanan Inklusif dan Kemitraan. 

Diah Natalisa juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki standar pelayanan minimal untuk kesehatan. Untuk mengatasi masalah kesehatan, terdapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bertugas mengkoordinasikan dengan seluruh instansi terkait. (p/ab)