nusakini.com-Makassar- Istilah Ancaman Sistem Demokrasi Indonesia (ASDI) senter dibicarakan, setelah pemilihan umum (pemilu) 2019 digelar beberapa waktu lalu.

Seperti yang disampaikan Ibrahim Saleh, demokrasi merupakan suatu proses koreksi total terhadap kebijakan pelaksanaan pembangunan, yang tak pro terhadap rakyat.

• Warga Keluhkan Operasional RM Boneta Makassar, Pencemaran Asap dan Limbah Resahkan Penghuni Rumah Sekitarnya
• Peringati Hari Bumi Sedunia, Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Parepare Tanam 2.500 Pohon di Kebun Raya Jompie
• Peserta Didik SMA Islam Athirah 1 Makassar Awali Tahun Ajaran Baru dengan Halal Bihalal
• Ketua NU Makassar, KH.Kaswad Sartono Dijadwalkan Jadi Khatib Salat Idul Fitri 1445H/2024 di Lapangan Karebosi
• Warga Mariso dan Tamalate jadi Target Penyaluran Zakat Fitrah oleh DKM 99 Asmaul Husnah

"Rakyat diberikan kekuasaan untuk menentukan dan memilih pimpinan. Baik pimpinan legislatif ataupun eksekutif, sebagai inplementasi dari koreksi positif, yang dimana rakyat diharapkan untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi korektor perbaikan sistem yang berpihak untuk rakyat," ucap mantan Sekda Makassar ini, Senin (20/5).

Namun, lanjut Ibrahim Saleh menjelaskan kenyataan kultur masyarakat saat ini mengalami pergeseran nilai. Dari nilai kejuangan menjadi nilai transaksional, didalam menentukan pilihan pemimpinnya.

"Rakyat mulai menetapkan pilihannya dengan tidak lagi mempertimbangkan azas ketokohan, kompotensi, dan kepentingan pro rakyat. Akan tetapi cenderung memilih untuk kepentingan sesaat, melalui transaksional yang teranspran," jelasnya.

Dia pun menambahkan, pemilu tahun 2019 ini menjadi sarana transaksional saat ini sangat terbuka yang bahkan menjadi bahan cerita kebanggaan. Akibatnya, akan menjadi ASDI kedepan.

"Demokrasi yang memakan dirinya sendiri, tujuan penyelenggara pemilu tidak berkualitas, tingkat partisipasi masyarakat semakin anjlok, dan keterwakilan rakyat semakin dipertanyakan kedepan," tambah Ibe sapaan dari Ibrahim Saleh. (dyt