Hadiri Rapat Koordinasi Pemerintah, Arcandra Paparkan Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan
By Admin
nusakini.com--Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar hadir pada Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/7). Dalam rapat tersebut, Arcandra mengemukakan strategi kebijakan pemerintah di sektor ESDM dalam menjaga momentum perbaikan ekonomi nasional, khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang memiliki banyak sumber energi.
Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi, Arcandra mengemukakan bahwa saat ini investasi di sektor energi di dunia bila dibandingkan dengan tahun 2015 turun sekitar 12 persen, terutama untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) di bidang eksplorasi dan produksi yang turun hingga 26%. "Efeknya ke Indonesia banyak pengaruhnya. Terutama untuk Kalimantan karena daerah ini kaya energi. Kita lihat sendiri pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan ini disebabkan oleh turunnya investasi di bidang energi, terutama migas," lanjutnya.
Maka dari itu, Arcandra mengatakan, perlu usaha supaya kondisi ekonomi daerah lumbung energi, pada saat harga energi dan komoditas tidak begitu menggembirakan, tetap dapat diperbaiki. "Ke depannya, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, energi akan menjadi modal pembangunan nasional, di mana rantai pengolahan tidak hanya sampai material mentah, namun sehjauh mungkin kita kembangkan. Contohnya gas, diolah hingga produk petrokimia yang memiliki nilai tambah yang lebih besar daripada menjual gas dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG)," tambah Arcandra.
Di samping itu, dalam Rapat Koordinasi tersebut juga dibahas mengenai Participating Interest (PI) untuk daerah sebesar 10%. "Dengan Peraturan Menteri ESDM yang baru dikeluarkan, kita harapkan daerah juga menikmati hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang mereka miliki. Khusus untuk Kalimantan, di mana banyak terdapat sumber migas, kita harapkan ke depan tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I dengan Tingkat II," tutur Arcandra.
Kementerian ESDM pun, tegas Arcandra, menginginkan Pemda dapat berpartisipasi aktif mengurus izin-izin yang selama ini menjadi penyebab lambatnya pengolahan SDA di Indonesia. "Kita juga berharap supaya Peraturan Daerah yang tidak memberikan nilai tambah kepada operasi sektor migas tidak lagi diterbitkan, karena jika banyak Perda yang tidak memberikan nilai tambah dan memperlambat perizinan, maka akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," tukasnya.
Di samping itu, dibahas pula bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga uap dan gas batubara (mulut tambang) perlu didorong dan ditingkatkan karena dapat menunjang ketersediaan listrik bagi industri tambang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. "Yang kita harapkan kalau kita membangun listrik di mulut tambang, akan lebih murah mentransfer listrik lewat transmisi daripada mentransfer batubara," ucap Arcandra.
Selain hal-hal tersebut, rapat koordinasi ini juga menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan terkait percepatan penguatan infrastruktur listrik dan energi, peningkatan efisiensi, konservasi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, penyelarasan target fiskal yang mendukung kebijakan energi, serta penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah (hilirisasi).
"Selanjutnya, ke depan semoga kita dapat mencari strategi yang lebih baik yang bisa membantu daerah, terutama yang kaya energi, supaya pertumbuhan ekonominya dapat kembali seperti sedia kala," ujar Arcandra.
Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia ini diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Turut hadir dalam rapat ini adalah Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur serta Bupati/Walikota se-Kalimantan. (p/ab)