nusakini.com - Yogyakarta - Kesejahteraan TNI-POLRI dipastikan bakal mengalami kegagalan untuk diwujudkan oleh pemerintah karena konsepsi sejahtera sebagai panduan saja tidak ada, lantas untuk sejahtera jalan untuk mencapainya bagaimana ? Selama ini pemerintah terjebak oleh sistem vegetatif, di mana pemerintah hanya menjamin kebutuhan makan, akhirnya habis bulan habis gaji. 

Kesimpulan ini mengemuka dalam diskusi mingguan KITRA yang kali ini digelar di Kafe Nusantara Sorowajan baru Yogyakarta, Kamis (19/04/2018)

Diskusi ini dihadiri oleh Pimpinan Nasional Kitra, Muh. Ridha, dan Direktur Riset KITRA Hasan Sufyan, S.IP, M.I.P serta puluhan kelompok Aktivis pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus Yogyakarta. dengan tema, "Mengapa Gaji TNI-POLRI harus 50 Juta perbulan? "

Hasan Sufyan, Direktur Riset KITRA yang memoderatori Diskusi ini sengaja mengundang aktivis lintas kampus dan elemen gerakan Yogyakarta untuk membuka ruang dialog dan diharapkan memberi pilihan tema gerakan yang relevan bagi kemajuan bangsa.

Hasan mengungkapkan, KITRA berkeyakinan tuntutan ini memiliki landasan konstitusional, "Gerakan Kitra ini cukup gila dan menggelitik, sehingga layak diperdebatkan secara ilmiah dan menjadi diskusi gerakan", katanya.

• Terus Perjuangan Kesejahteraan TNI-Polri, KITRA Jeneponto Gelar Aksi
• KITRA Sebut DPR RI dan Pemerintah sebagai Aktor Utama Tragedi Berdarah
• KITRA Makassar Kembali Gelar Aksi Desak Kenaikan Gaji TNI Polri
• Aktivis KITRA TNI Polri Kalimantan Barat Gelar Aksi Damai
• LSM Manggala Garuda Putih Dukung Penuh Gerakan KITRA TNI POLRI

Hasan menjelaskan, Pemerintah harus dipaksa menunaikan tugas Konstitusionalnya. "Pemerintah harus membayar Minimal 50 Juta/bulan kepada TNI-POLRI, tegas Direktur riset Kitra

Hasan melanjutkan, kajian dan penelitian mendalam sejak lama dilakukan oleh Kitra, Tuntutan ini sangat realistis, Indonesia punya segalanya, sumber daya alam kita belum dioptimalkan sebagai sumber pendapatan oleh Negara. tutur Uppi panggilan akrab Direktur Riset Kitra

Senada hal tersebut, Ridha mengungkapkan bahwa pemerintah mampu membayar gaji 50Juta/bulan Atas TNI-POLRI, persoalannya pada Political Will pemerintah, mau atau tidak Sejahterahkan Rakyat yang bekerja sebagai abdi negara TNI-POLRI. 

"Mereka Orang-orang terbaik yang dipilih oleh negara bertaruh nyawa demi negara dan bangsa" kata Ridha.

Ridha menambahkan, bila TNI-POLRI saja secara sengaja ditelantarkan dan dimiskinkan maka, "bagaimana mungkin menagih kewajiban Negara untuk melindungi buruh, tenaga medis sukarela dan tenaga honorer" tegasnya

Ridha mengungkapkan, alam Indonesia membiayai Hidup beberapa negara maju, USA, Eropa, dan Jepang. "tentu tidak adil jika untuk bayar 50Juta/Bulan TNI-POLRI, pemerintah beralasan tidak punya sumber anggaran" tegasnya

Ridha menegaskan, Kitra meminta Presiden Jokowi segera menaikkan 50juta/bulan Gaji tersebut, karena ini adalah amanah nawacita "Menunda realisasi Janji Nawacita sama saja mempercepat bencana kemanusiaan", pungkasnya. (p/ma)