nusakini.com - Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Kalimantan, pada 4-7 Desember 2019 menyelenggarakan Lokakarya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Regional Kalimantan 2019, bertempat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lokakarya yang dihadiri lima perwakilan Pokja se-Kalimantan ini khusus membahas capaian masing-masing di 2019 dan rencana tahun 2020. Salah satu kegiatan penting dalam rangkaian lokakarya tersebut adalah sesi paparan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Bambang Supriyanto, pada 6 Desember 2019.

• Hutan Kita Bukan Tempat Sampah
• KLHK: Hutan Sehat, Kuliner Murah
• Menariknya Mengamati Elang Jawa di TN Gunung Ciremai
• Peringatan Hari Tani Nasional: Perlu Terobosan Mengawal Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
• Komisi IV DPR Siap Dukung Kembangkan Potensi Ekonomi di Pandeglang

Dirjen Bambang Supriyanto menekankan pentingnya perencanaan yang disertai evaluasi dalam mengejar visi Perhutanan Sosial. Diperlukan pula leadership yang mampu menterjemahkan visi menjadi visi bersama (common vision). Dalam mewujudkan visi menjadi implementasi, semua penggiat Perhutanan Sosial diharapkan memiliki pikiran terbuka (open mind), hati yang terbuka (open heart) disertai dengan open will atau kemauan yang terbuka untuk melaksanakan visi tadi. 

Kemudian, dalam konteks implementasi paska ijin, diperlukan inovasi yang mampu memberikan nilai tambah pada produk-produk yang dihasilkan petani. Jika produk petani sudah memiliki nilai tambah, maka pasar akan lebih mudah menerima produk-produk tersebut. Terkait hal ini, persoalan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan menjadi titik perhatian penting. Catatan Dirjen ini seakan memberi semangat dan kunci untuk terus bergerak maju.

Tugas ke depan Perhutanan Sosial memang makin menantang. Sampai sekarang, sudah sekitar 3,5 juta hektar luasan yang sudah dimanfaatkan oleh kelompok petani dan masyarakat sekitar hutan. Masih banyak pekerjaan rumah ke depan untuk bisa mewujudkan target pemberian akses legal total 12,7 juta hektar kepada mereka yang berhak menerima. Belum lagi persoalan paska ijin dalam bentuk implementasi atau kerja-kerja nyata yang diharapkan mampu mennyejahterakan petani dan masyarakat sekitar hutan. Namun, dengan kerja bareng multipihak yang menitikberatkan pada kolaborasi dan kreasi(ko-kreasi) tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Tetaplah fokus dan bersemangat untuk mengejar masyarakat sejahtera dan hutan lestari melalui program Perhutanan Sosial. Semoga. (Tami)