Genjot Hilirisasi Pertanian, Kadin Dorong Industri Berbasis Agro Diperkuat

By Admin

nusakini.com--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta keberpihakan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sektor industri agro sebagai salah satu sumber kemajuan ekonomi. 

“Produk industri agro Indonesia harus terus diperkuat, jangan sampai ketinggalan dengan negara lain,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Kadin di Jakarta, Kamis (15/2).  

Menurut Johnny, hilirisasi komoditas agro nasional seperti kelapa sawit, karet, kopi dan, cokelat belum dilakukan secara maksimal menjadi bahan baku industri antara dan industri hilir berbasis agro, padahal komoditas asal Indonesia itu merupakan kualitas terbaik di dunia. Dia mencontohkan kelapa sawit, hingga kini masih banyak diekspor dalam bentuk CPO, dimana produk tersebut masih sebagai bahan mentah.  

Produk Industri agro Indonesia dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, dari 37 golongan produk Industri agro, 59% kelompok produk Indonesia masih berada pada kategori lemah jika dibandingkan dengan Thailand, Vietnam dan Singapura.  

“Kita harapkan perusahaan industri agro dapat lebih berdaya saing tinggi secara berkesinambungan,” kata Johnny. 

Dia memaparkan, saat ini tantangan dalam pengembangan industri agro adalah masalah ketersediaan bahan baku serta masih meningkatnya ekspor komoditas pertanian setiap tahunnya.  

“Bukan hal yang mudah untuk membangun industri agro yang berkelanjutan. Perlu modal yang besar untuk mampu menyediakan sarana pengolahan bahan mentah dari produk pertanian, terutama komoditas unggulan,” ungkap Johnny. 

Dia mengatakan, untuk pembangunan industri pertanian juga harus dibarengi dengan pembangunan sektor lain seperti alat mesin pertanian, transportasi untuk bisa saling mendukung dan bekerja lebih optimal. 

Lebih jauh dia menyebutkan tantangan lainnya yang dihadapi industri berbasis agro, antara lain : 

• Kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan kontinu

• Lemahnya keterkaitan struktural industri hulu dan hilir

• konsistensi, implementasi dan sinergitas kebijakan antar lembaga baik di pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan iklim investasi industri agro

• Lemahnya sumber daya manusia

• Kurangnya fasilitas permodalan

• Kemampuan teknologi, pengembangan inovasi, teknologi proses, dan produk baru yang relatif belum maksimal

• Masih terbatasnya infrastruktur pendukung pengembangan industri agro (Sistem logistik yang belum efisien dan efektif)

• Kualitas produksi dan prosesing yang belum mampu bersaing

• Kurangnya perhatian terhadap penelitian dan pengembangan;

Di sisi lain, kebutuhan dunia akan produk hasil industri agro cenderung semakin mengandalkan pasokan dari negara berkembang. Dengan kondisi itu, Johnny menilai peluang industri agro seharusnya mampu mengangkat pendapatan nasional Indonesia. 

“Potensi sumber daya Indonesia sangat melimpah sehingga pemanfaatannya harus mendapat prioritas tersendiri dalam kegiatan pembangunan,” ungkap Johnny.  

Dia juga mengatakan, penerapan hasil riset dan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.  

Pihaknya juga berharap nantinya akan ada kebijakan strategis bagi pengembangan industri beberbasis agro, seperti kepastian dan keberpihakan Pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku. Menurutnya, kebijakan untuk mengenakan pajak ekspor yang tinggi bagi komoditas pertanian utama dapat menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis agro dalam jangka panjang. 

“Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya hilirisasi industri berbasis agro secara berkelanjutan,” kata dia. 

Selain itu, pemerintah diharapkan tetap konsisten dan konsekuen terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri agro. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi perusahaan yang serius dan konsisten melaksanakan hilirisasi industri berbasis agro dan perbaikan infrastruktur penunjang secara paripurna.  

“Aturannya dapat berupa kebijakan pajak, bea keluar, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan keringanan bea masuk (BM) peralatan dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi industri hilir agro selama teknologi dalam negeri belum siap,” tambah dia. 

Johnny menegaskan, pemerintah juga diharapkan lebih berpihak dalam mendukung pemanfaatan hasil industri agro di dalam negeri (TKDN) serta upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan Industri agro.(p/ab)