nusakini.com--Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah mulai berkantor di Gedung Laboratorium Halal, Pondok Gede sejak Rabu, 26 April 2017. 

Sekretaris BPJPH, Ali Irfan mengumpulkan jajarannya untuk gelar rapat perdana. Mantan Kakanwil Kemenag Sultra ini mengingatkan ASN BPJPH tantangan dalam menjalankan amanah UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tidaklah mudah. 

"BPJPH harus mampu menyelenggarakan JPH berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalitas," ujarnya, Rabu (26/04). 

Rapat perdana di kantor BPJPH ini mengagendaka pemetaan tantangan dan permasalahan jaminan produk halal di Indonesia. Hasil pemetaan itu kemudian disusun dalam rancangan program penyelenggaraan jaminan produk halal. 

• Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal Buka Peluang UMK Masuk Pasar Global
• BPJPH Kemenag Gandeng Mitra Strategis untuk Percepatan Sertifikasi Halal
• Pemerintah Targetkan Makanan Halal Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia di 2023
• BPJPH Kaji Layanan Sertifikasi Halal Berbasis AI dan Blockchain
• Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional

Rapat internal BPJPH yang dipimpin langsung Sekretaris BPJPH, Mohmad Ali Irfan ini dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV BPJPH yang dilantik pada 18 April yang lalu. 

"BPJPH harus dibangun dengan sistem akuntabilitas yang kuat," tegas Irfan. 

Untuk itu, lanjutnya, pegawai yang diberi amanah dalam mengelola BPJPH harus mempunyai semangat juang yang tinggi, berintegritas dan profesional. 

Irfan berharapan pegawai BPJPH dapat menjadi teladan bagi pegawai lain di Kementerian Agama. 

Untuk tahun ini, kata Irfan,  BPJPH akan fokus pada sosialisasi dan publikasi informasi penyelenggaraan JPH. Selain kepada stakeholder terkait, sosialisasi akan dilakukan kepada masyarakat umum, dalam dan luar negeri. 

Ke depan, BPJPH akan segera menggelar pertemuan dengan MUI, kementerian dan lembaga, serta asosiasi-asosiasi pengusaha.(p/ab)