nusakini.com - Jakarta - Mahfud MD menilai penindakan terhadap tiga emak-emak di Karawang, Jawa Barat sudah tepat. Ia beralasan tindakan emak-emak yang diduga melakukan kampanye hitam itu bisa mengacaukan Pemilihan Umum.

"Saya mendukung agar tindakan seperti itu dilakukan, karena banyak sekali terjadi dan masyarakat percaya kepada berita hoaks itu.Oleh sebab itu harus ditindak agar tidak mengacaukan Pemilu," kata Mahfud di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• 72 Napiter Pulang ke NKRI
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

Mahfud mengatakan informasi sejenis ini sudah banyak beredar. Selama masa kampanye ada sejumlah informasi hoaks yang beredar di masyarakat dan kadarnya sudah mengkhawatirkan. 

Mahfud mencontohkan salah satu hoaks yang dianggapnya mengkhwatirkan adalah terkait surat suara yang dicoblos. Kemudian, hoaks soal calon wakil presiden Ma'ruf Amin yang akan digantikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah terpilih. 

"Dan masyarakat itu, percaya kepada berita hoaks itu. Coba saudara ke kampung-kampung sekarang, masih percaya bahwa pemilu ini main-main. Karena apa? Surat suaranya sudah dicoblos," katanya.

"Padahal, itu hoaks dulu berita sudah lama. Pemilu ini main-main karena Ma'ruf Amin akan diganti Ahok, itu percayanya masyarakat padahal itu sudah tidak mungkin," lanjut dia.

Selain itu, lanjut Mahfud mengatakan, penindakan terhadap emak-emak asal Karawang itu bukanlah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan polisi. Ini karena penyebaran hoaks yang dilakukan oleh emak-emak itu tidak melanggar Undang-undang Pemilu. (b/ma)