nusakini.com-Jakarta-Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membahas dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

  “Rapat komite kali ini akan memutuskan keringanan yang akan diberikan kepada nasabah KUR yang terdampak gempa di Lombok dan daerah NTB lainnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Selasa (18/9), di kantornya. 

  Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat 10.409 debitur KUR yang terdampak gempa bumi Lombok dan sekitarnya. Adapun baki debet KUR terdampak gempa bumi tersebut sebesar Rp 171,99 Miliar. Nilai tersebut sebesar 7,86% dari total baki debet KUR di provinsi NTB posisi 31 Agustus 2018 sebesar Rp 2,187 Triliun. 

Rapat memutuskan 2 (dua) poin Restrukturisasi Penanganan Debitur Terdampak Gempa dengan memberikan perlakuan khusus di luar yang diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 dengan acuan POJK Nomor 45/POJK.03/2017, yaitu: 

• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• Dikunjungi Petinggi Perusahaan Dana Investasi Infrastruktur JOIN dari Jepang, Menko Airlangga Ajak Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara
• Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Industri Indonesia Mendapat Apresiasi Positif dalam Pertemuan antara Menko Perekonomian dengan AmCham dan Pelaku Usaha AS
• Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC: Menko Airlangga Tegaskan Minyak Sawit Sebagai Solusi bagi Krisis Pangan dan Energi Dunia
• Komitmen Dukung Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Sesuaikan Tarif Pungutan Ekspor CPO dan Turunannya

  1. Relaksasi ketentuan perpanjangan jangka waktu KUR karena restrukturisasi khusus untuk debitur terdampak gempa di NTB yaitu: 

  a. Kredit Modal Kerja (KMK) KUR Mikro dari 3 tahun menjadi 6 tahun, untuk Kredit Investasi (KI) dari 5 tahun menjadi 8 tahun. 

  b. KMK KUR Kecil dari 4 tahun menjadi 7 tahun, untuk KI dari 5 tahun menjadi 8 tahun. 

  Poin ini berlaku sejak ditetapkan Komite Kebijakan. 

  2. Relaksasi ketentuan plafon akumulasi KUR Mikro untuk sektor perdagangan (non produksi) dapat sebesar maksimum 25 juta yang ditambahkan ke sisa baki debet KUR yang direstrukturisasi sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

Relaksasi ketentuan plafon akumulasi KUR Kecil dan KUR Khusus dapat sebesar maksimum Rp 500 juta yang ditambahkan ke sisa baki debet KUR yang direstrukturisasi sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (p/ab)