nusakini.com-Jakarta - DPR harap Presiden segera tandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal (JPH). Ini diperlukan, agar Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat segera melaksanakan perannya sesuai amanat Undang-undang (UU).  

"Jangan sampai BPJPH berkepanjangan menikmati masa Iddah ya," tutur anggota DPR Fraksi PKS Muhammad Iqbal Romzi saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Rabu (09/01).  

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

Iqbal menilai selama ini Kemenag telah melakukan upaya untuk melahirkan RPP JPH. "Untuk itu DPR perlu mendesak Presiden agar segera disahkan atau ditandatangani di tahun 2019 ini supaya BPJPH segera bekerja," imbuhnya.  

Pentingnya segera terbit RPP JPH juga menjadi simpulan raker ini. Dalam salah satu point disebutkan, DPR mendorong Kemenag untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan peran BPJPH sesuai dengan amanat undang-undang.  

  Sebelumnya, Senin (07/01), Kepala BPJPH Sukoso memastikan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) telah diparaf oleh menteri-menteri terkait.  

Menurutnya, ada tujuh menteri yang turut memberikan paraf Rancangan PP JPH. Mereka adalah Menko Bidang PMK, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. "Semua sudah paraf, sehingga RPP bisa diajukan ke Presiden untuk ditandatangani," ujar Sukoso.(p/ab)