nusakini.com--Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan, DPR RI mendukung penuh pemenuhan anggaran program - program prioritas di lingkungan kanwil Kemenag, khususnya di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia. 

“Kami, mendukung penuh pemenuhan program prioritas kanwil. Utamanya pada bidang atau fungsi pendidikan dan bidang atau fungsi agama,” terang Ali, Senin (26/03), setelah mendengar paparan para Kakanwil atau yang mewakili, tentang berbagai permasalahan dan solusi yang ada di wilayahnya masing-masing, utamanya pada Tahun Anggaran 2017. 

Paparan ini disampaikan para Kakanwil wilayah tengah dan timur saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR. Rapat berlangsung di ruang sidang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II Lantai 2 Jalan Jend Gatot Subroto, Jakarta. 

“Kami melihat, ada dua program prioritas, yakni yang berkenaan dengan Fungsi Pendidikan dan Fungsi Agama,” imbuh Ali. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Komisi VIII mendukung pengalihan status madrasah swasta menjadi negeri dan pendirian PTKIN di wilayah yang membutuhkan. 

“Kami juga sangat mendukung penyetaraan pengelolaan pendidikan Islam dan Pendidikan Umum. Kami juga menyetujui peningkatan alokasi bantuan untuk madrasah swasta dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari akun 57,” imbuh Ali Taher 

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

Ali berharap, para Kakanwil meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda setempat dalam rangka mendapatkan alokasi anggaran dari Pemda untuk madrasah. 

“Jangan lupa, kami juga mendukung pemenuhan rasio guru agama di sekolah-sekolah secara proporsional,” tandas Ali. 

Pada Fungsi Agama, Komisi VIII mendukung pemenuhan kebutuhan kuantitas dan anggaran penyuluh agama, baik PNS maupun non PNS dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kebutuhan mendesak. 

Komisi VIII juga mendukung penguatan peran FKUB, peningkatan sarana dan prasarana di kanwil dan kankemenag kabupaten/kota, pembangunan KUA dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah ibadah. 

17 Kakanwil atau yang mewakili dari Wilayah Tengah dan Timur Indonesia, yakni I Nyoman Lastra (Bali), Nasaruddin (NTB), Sarman Marselinus (NTT), Ridwansyah (Kalbar), Masrawan (Kalteng), Muslim (Kalsel), Suriansyah (Kaltara), Rusman Langke (Gorontalo), Abdul Rasyid (Sulut), Abdul Kadir (Sultra), Abdullah Latopada (Sulteng), Abdul Wahid Thahir (Sulsel), Muhdin (Sulbar), Fesal Musaad (Maluku), Muchlis Ari Handy (Malut), Umar Bauw (Papua) dan Urbanus Rahangmetan (Papua Barat). 

Ali Taher menyatakan, Komisi VIII memperhatikan dengan serius usul, saran dan rekomendasi dari para Kakanwil. Karenanya, mohon untuk mengupayakan proporsionalitas dan pemerataan alokasi program dan anggaran. 

Menurut Ali, pengelolaan anggaran program wajib memperhatikan aspirasi daerah yang disampaikan melalui Komisi VIII. "Upayakan ketersediaan pegawai sesuai dengan kebutuhan di daerah dan atau di daerah pemekaran, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terang Ali Taher.(p/ab)