nusakini.com--Kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia adalah sebesar Rp 4796,2 T (untuk 5 tahun), sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas di angka 41,3%. 

Persoalan lainnya adalah adanya kesenjangan pembiayaan antar daerah, terutama penyediaan infrastruktur bagi wilayah Indonesia Timur. Selain itu, daerah lebih mengutamakan dana transfer ke daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah.  

  Untuk itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah. "Infrastruktur penting untuk konektivitas sehingga dapat meningkatkan daya saing," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Workshop bertajuk "Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur Inovatif" di Banyuwangi, Selasa (7/11). 

Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup 245 proyek dan 2 program dengan estimasi total nilai investasi Rp 4197 T. PSN membutuhkan pendanaan yang berasal dari APBN/APBD, partisipasi BUMN/BUMD, serta partisipasi pihak swasta.  

"Di tengah keterbatasan APBN/APBD dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi (PSN dan Non PSN), sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan perlu terus ditingkatkan", lanjutnya. 

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra menerangkan beberapa isu pembiayaan infrastruktur di daerah. Pertama, isu terkait pengoptimalan potensi daerah. Kedua, isu terkait regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, isu terkait pengelolaan aset daerah. 

Sesi pertama workshop ini mengangkat topik tentang pengembangan alternatif pembiayaan melalui peningkatan tata kelola ekonomi di daerah (Credit Worthiness). Mulai dari kebijakan dalam mendorong pemanfaatan pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman dan obligasi daerah berikut mitigasi risiko fiskalnya, pembiayaan proyek infrastruktur melalui sukuk negara, hingga pengalaman negara lain dalam menerapkan skema pembiayaan infrastruktur daerah.

Sementara sesi kedua fokus membahas pembiayaan infrastruktur untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah. Bastary mengatakan, "Selain pinjaman dan obligasi daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah dari kerjasama antar daerah dan manajemen aset daerah". 

Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono turut menjelaskan pengalaman mereka dalam mengelola anggaran daerah. "Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan APBD untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah dan mendorong keterlibatan pihak swasta," kata Azwar.  

Iskandar juga menyatakan pemerintah pusat terus serius mengoptimalkan implementasi kebijakan-kebijakan nasional. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket-paket kebijakan pemerintah antara lain berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi, membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi. (p/ab)