nusakini.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan proses penataan dan pencatatan aset selesai di akhir 2017 ini. Sehingga meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014-2016.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Kita berjanji di akhir tahun 2017, catatan aset Pemprov DKI Jakarta menjadi rapi. Alhasil temuan yang mencapai hingga triliunan sudah tidak didapatkan lagi," ujar Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta

Menurut Saefullah, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan temuan BPK dari 2014-2016. Ia mengungkapkan, perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak serta merta menghilangkan hasil temuan BPK. Untuk itu, Inspektorat DKI akan terus menelusuri temuan BPK tersebut hingga terklarifikasi.

"Inspektur akan mengundang SKPD terkait dua kali dalam sebulan untuk melaporkan tindak lanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim untuk penyelesaian," tandasnya.(pr/kj/al)