nusakini.com--Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan arti pentingnya kerja sama antar daerah yang dibangun di kawasan Danau Toba. Khususnya di 7 Kabupaten di bidang Pendidikan Vokasi, transportasi dan pariwisata.  

Dalam keterangannya, pada Rabu (18/7), Eko mengungkapkan penjelasan Pasal 363 sampai Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dimana secara eksplisit menekankan kerja sama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan otonomi daerah.  

"Tujuan otonomi daerah itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah," kata dia.  

Kerja sama daerah sebagaimana UU Pemda, dikategorikan dalam dua bidang yaitu Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela. Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan efektif jika dikelola bersama. 

• Pesona Danau Toba, Berkah Bentukan Kaldera Terbesar di Dunia
• Presiden Jokowi Ingin Ada Fasilitas Penunjang di Danau Toba
• Dukung Pariwisata Danau Toba, Kementerian PUPR Lebarkan Terusan Tano Ponggol
• Gubsu Minta Badan Otorita Danau Toba Segera Jalan
• Video: Terimakasih Tanah Toba

Adapun Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama. 

"Saya berkeinginan untuk menginisiasi kehadiran angkutan penyeberangan di Kawasan Danau Toba yang lebih aman, nyaman dan lebih manusiawi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dengan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) atau sejenis konsorsium lainnya," jelas Eko.  

Modalnya dari APBD Pemerintah Provinsi Sumut dan dari APBD pada tujuh pemerintah kabupaten di Kawasan Danau Toba. Dengan terbentuknya BUMD ataupun konsorsium, diharapkan pengelolaan angkutan penyeberangan di Kawasan Danau Toba akan lebih memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan serta menjadi salah satu contoh dalam pengelolaannya. 

"Kerja sama antar pemerintah provinsi dengan Kabupaten-Kabupaten di Kawasan Danau Toba sangat penting dalam mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah," ucap Eko.  

Melalui kerja sama antar daerah yang dibangun melalui kesepakatan kerja sama di Kawasan Danau Toba, pihaknya berharap akan meningkatkan akses pertumbuhan ekonomi antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(p/ab)