nusakini.com--Meski di Jakarta sudah banyak bertebaran mal yang banyak didatangi warga, namun Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta tanggal 12 Oktober 2017 itu juga mampu menyedot warga Jakarta. Kalau semula hanya 200 orang yang datang, kini setiap hari dikunjungi rata-rata 800 warga Jakarta. Bahkan, tahun 2018 ini diperkirakan kunjungan akan semakin meningkat hingga 1.500 orang per hari. 

Kalau datang ke mal orang bisa belanja apa saja, di mal pelayanan publik Jakarta, warga bisa mendapat berbagai jenis layanan publik yang juga mereka butuhkan. Kalau di awal baru 328 jenis layanan, kini sudah tersedia 340 jenis layanan. Seperti halnya di mal yang bisa belanja berbagai jenis barang, di mal pelayanan publik juga bisa didapat beberapa jenis layanan dalam satu gedung. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, tahun 2018 ini akan dilakukan pembenahan sejumlah sarana dan prasarana di gedung 12 lantai tersebut. “April nanti, kami targetkan bisa menampung 1.500 per hari,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/01). 

Dikatakannya saat ini MPP Jakarta telah tersedia 340 jenis layanan perizinan dan non perijinan yang berasal dari Pemerintah Prov DKI Jakarta, Kementerian/ Lembaga, dan BUMN/D. Saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan infrastruktur pendukung pelayanan tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Menurut Edy Junaedi, MPP juga didesain untuk mendongkrak pelayanan investasi di DKI Jakarta, yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp 93,1 triliun. Jumlah tersebut teerdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) 2018 mencapai. “Tahun 2018, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di MPP juga sudah harus online,” imbuhnya. 

Untuk mengoptimalkan fungsi MPP, Pemprov DKI akan menambah beberapa fungsi, yaitu membentuk Jakarta Investment Center (JIC) dan Public Private People Partnership (PPPP) Center. JIC berfungsi sebagai pusat informasi data, serta peta digital yang berkaitan dengan investasi. Rruangan JIC dirancang berbentuk setengah lingkaran dengan layar cekung berukuran besar. Pada layar itu, akan ada informasi mengenai pertanahan, bangunan, tiang atau menara, utilitas, dan informasi potensi investasi di lingkup DKI Jakarta. 

Dengan target-target tersebut, Edy optimis MPP DKI Jakarta akan menjadi pelayanan publik kelas dunia. “Target kami, MPP ini akan menjadi world class public services,” ujarnya. 

Langkah besar Edy beserta jajarannya juga dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di MPP. Survei yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan lembaga survey independen yang terpercaya. Hasilnya dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kedepannya. 

Hingga saat ini terdapat 3 MPP yang telah dibangun, yaitu di DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi, serta MPP Kota Batam yang belum diresmikan. Pemerintah mentargetkan pembangunan MPP di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten/kota tertentu hingga tahun 2019 mendatang. Sementara tahun 2018 ini, setidaknya terdapat 11 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan MPP. (p/ab)