Diduga Mabuk dan Aniaya Enam Santri, Oknum TNI di Pangandaran Diminta Dipecat
By Admin
Ilustrasi
nusakini.com, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pimpinan TNI menjatuhkan sanksi pemecatan dan memproses hukum oknum prajurit yang diduga menganiaya enam santri di Pangandaran, Jawa Barat. Insiden dugaan intimidasi terhadap lingkungan Pondok Pesantren Nurul Bayan tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis (12/11/2026) dini hari.
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Abduh itu menilai peristiwa tersebut tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme pelanggaran disiplin internal semata. Pernyataan sikap tersebut ia sampaikan melalui keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026).
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abduh dalam keterangannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika oknum anggota Yonif TP 336/MS berinisial Serda HCB mendatangi area pesantren sekitar pukul 01.00 WIB untuk menemui pimpinan pondok. Terduga pelaku kemudian berbalik arah saat diarahkan menuju kediaman Kiai Utay dan justru masuk ke ruang mengaji dengan tetap mengenakan alas kaki.
Situasi dilaporkan memanas setelah terduga pelaku memasuki area asrama putra dan diduga melakukan pemukulan terhadap enam santri. Oknum tersebut juga sempat berupaya menerobos masuk ke asrama putri sebelum akhirnya berhasil dihadang oleh para santriwati yang menutup akses pintu.
Sekitar setengah jam berselang, terduga pelaku kembali mendatangi area pesantren dan memaksa seorang santriwati menyerahkan nomor telepon genggamnya. Terduga pelaku diduga melontarkan ancaman keselamatan saat permintaannya ditolak, di mana seluruh rangkaian tindakan itu diduga dipicu pengaruh minuman beralkohol.
Menanggapi dugaan pengaruh alkohol tersebut, Abduh meminta institusi TNI melakukan pendalaman menyeluruh dalam proses penyidikan. Ia juga mendorong penerapan tes urine berkala guna mencegah penyalahgunaan zat berbahaya di kalangan prajurit.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” ujar Abduh.
Selain penegakan hukum, Komisi III DPR meminta pemerintah daerah bersama pihak TNI segera memfasilitasi pemulihan trauma bagi para santri. Tercatat tiga dari enam korban dilaporkan langsung meninggalkan pesantren pada malam kejadian akibat ketakutan dan tekanan psikologis.
“Saya minta seluruh korban dan santri mendapatkan pemulihan dari dampak peristiwa ini. Negara harus hadir dan memastikan seluruh biaya pemulihan, baik fisik maupun psikologis, ditanggung. Ini merupakan bentuk zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren,” pungkas Abduh. (*)