nusakini.com - Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan keuangan.

Langkah ini diperlukan untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik berharap, raihan opini WTP dari BPK tak membuat pemprov lengah dalam mengelola aset dan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

"Tertib administrasi harus tetap berjalan. Tidak boleh berhenti meski sudah meraih opini WTP," ujarnya

Tak hanya itu, Taufik juga meminta Pemprov segera menginvintarisir seluruh aset yang dimiliki. Aset-aset tersebut harus tersertikasi secara keseluruhan.

"Saya kira sertifikasi itu sangat penting. Asetnya semua harus tercatat dalam satu sistem yang sudah dibangun," tandasnya.(pr/kj/al)