nusakini.com--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerjasama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Denas KEK) RI mendorong pengembangan standar pelayanan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar mengatakan kemampuan Badan Usaha Pengelola KEK perlu ditingkatkan dalam menarik dan mengelola investasi dengan cara mendorong percepatan implementasi service level. Hal ini bisa dilakukan melalui 5 aspek, yaitu manajemen dan layanan, infrastruktur dan utilitas, pengendalian dampak dan pengelolaan lingkungan, harmonisasi hubungan dan pemberdayaan masyarakat serta kemampuan untuk mencari partner strategis dan investor. 

"Kita harapkan pengembangan standar pelayanan ini bisa diimplementasikan dalam langkah teknis sehingga melalui tata kelola KEK yang baik mampu meningkatkan daya saing," ungkap Sanny dalam workshop yang digelar di Hotel Sari Pan Pacific, Kamis (12/7). 

Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah menetapkan 12 KEK di Indonesia. Empat diantaranya sudah beroperasi yakni Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu dan Mandalika. Sementara delapan lainnya yakni Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Kelayang, Arun Lhokseumawe dan Galang Batang ditargetkan akan beroperasi dalam waktu dekat 2018-2019. 

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

Denas KEK menilai saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KEK, antara lain mengenai pembiayaan pembangunan dan investasi di KEK. 

"Kita mengharapkan agar perbankan bisa ikut berperan dalam pembiayaan investasi di KEK, kita juga akan menggandeng kerjasama dengan dunia usaha nasional atau asing untuk ikut dalam pengembangan KEK," kata Enoh Suharto Pranoto, Sekretaris Denas KEK .  

Enoh juga mengungkapkan yang menjadi tantangan lainnnya adalah fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai. Dalam hal ini, belum adanya kepastian besaran dan lamanya tax holiday kepada para investor, serta mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan fasilitas yang masih kompleks.  

"Saat ini yang diperlukan adalah fasilitas fiskal, karena fasilitas yang sifatnya non fiskal sudah relatif cukup baik," ungkap Enoh. 

Dia juga berharap agar KEK didukung dengan konektivitas infrastruktur yang baik dengan pelabuhan, bandara, jalan tol yang saat ini pembangunannya tengah gencar dibangun, begitu pula dengan saluran penyediaan air, listrik dan gas. (p/ab)