nusakini.com--Guna menciptakan pelayanan publik yang transparan, efisien, serta berorientasi pada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam waktu dekat akan melaksanakan sebuah kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Pemerintah Republik Azerbaijan. 

Dalam kegiatan yang bertujuan untuk memodernisasi pemberian pelayanan publik di Indonesia ini, Kementerian PANRB akan terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Negara Untuk Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017. 

MoU atau Nota Kesepahaman tersebut akan ditandatangani oleh Menteri PANRB RI Asman Abnur dan Chairman of State Agency for Public Service and Social Innovation Azerbaijan Inam Karimov. Pada kesempatan tersebut masing-masing pihak juga akan melakukan presentasi tentang akselerasi kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh kedua negara. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Dalam pre-advance meeting yang dipimpin oleh Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dan dihadiri oleh Wakil Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ruslan Nasibov di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/7), kegiatan Azerbaijan Minister selama di Indonesia nantinya juga akan dilengkapi dengan kunjungan ke BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Smart City Denpasar, Bali. 

Pada kerjasama ini, Pemerintah RI dan Republik Azerbaijan akan melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk akselerasi kualitas pelayanan publik di Indonesia, antara lain, elaborasi “one-stop shop” untuk pelayanan publik dan swasta, peningkatan kapasitas SDM, dan pengorganisasian pelatihan proses pelayanan serta manajemennya. 

Selain itu, kerjasama juga akan dilaksanakan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan pekerjaan pemberian pelayanan publik. 

Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, kualitas pelayanan publik di Indonesia terakselarasi secara siginifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. (p/ab)