Cegah Perdagangan Ilegal, Pemerintah Dorong Penyelarasan Aturan Ekonomi ASEAN
By Admin
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
nusakini.com - Pemerintah mendorong formalisasi sekaligus penyelarasan aturan ekonomi di antara lima negara Asia Tenggara demi meminimalkan kegiatan perdagangan ilegal di negara-negara subregional Timur ASEAN tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara The 3rd Brunai, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) and Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Trade Expo, Conference and Business Matching 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (14/10/2016).
Menurut dia, selama ini hubungan ekonomi di antara wilayah subregional Timur negara-negara Asia Tenggara lebih banyak bersifat ilegal, seperti penyelundupan dagang barang-barang dari wilayah perbatasan negara yang berdekatan.
“Hubungan ekonomi antara negara subregional Timur Indonesia di Sabah, Mindanau misalnya, lebih banyak ilegal. Maka itu harus diformalkan ekonominya agar lebih baik,” tuturnya.
Formalisasi dan penyelarasan aturan perdagangan dan kerja sama ekonomi, sambungnya, kini tentu sudah lebih mudah seiring hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang telah berlaku sejak akhir 2015.
“Pergerakan barang dan orang atau profesional menjadi sangat bebas sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar,” ungkapnya.
Tak hanya dari sisi ekonomi, Wapres Kalla juga berfokus pada penyelesaian persoalan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan negara Asia Tenggara bagian Timur.
Dia mencontohkan pergerakan kelompok separatis di Indonesia kadang mendapat sokongan senjata dari Malaysia atau Thailand. Sebaliknya, kelompok berkonflik di Mindanau pernah memiliki pelatih asal Indonesia.
“Juga ada unsur security karena pada masa lalu terjadi pergerakan. Ya tentu kita harus selesaikan dengan baik,” tegasnya.
Penyelesaian masalah keamanan, jelasnya, juga mampu memperbaiki sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara kawasan Timur Asia Tenggara.
Intinya, kegiatan perdagangan ilegal dan persoalan keamanan harus dubah menjadi hubungan yang baik demi menciptakan kemakmuran masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan rangkaian acara tersebut mengangkat tiga tema utama, yakni konektivitas maritim, ketahanan pangan dan pembangunan UKM, serta reformasi birokrasi dan industri maritim. Ketiga tema diangkat dalam rangka memperkokoh integrasi Masyarakat Ekonomi Asean.
Kegiatan konferensi diikuti oleh sekitar 400 peserta dari negara-negara anggota, yang terdiri dari wakil pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, asosiasi, akademisi, dan pihak kedutaan.
Konferensi bisnis diharapkan menghasilkan ide-ide, pemikiran, dan rekomendasi bagi pengembangan industri maritim dan ketahanan pangan.(p/mk)