nusakini.com--Staf Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika menegaskan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjalankan mandat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan memberikan pelayanan pada unit-unit penting di desa. Meski mampu berkembang pesat, ia mengingatkan bahwa hadirnya BUMDes tak boleh menjadi kompetitor bagi unit usaha lain.

"BUMDes meski berkembang di desa, tapi jangan sampai keberadaannya nantinya justru menjadi sumber persoalan ekonomi desa. Misalnya BUMDes jadi kompetitor bagi usaha yang sudah berjalan. Jangan," ujarnya saat menjadi pembicara pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Bali, Selasa (24/7). 

Ia mengatakan, untuk melahirkan dan memfasilitasi BUMDes bukanlah menjadi pekerjaan sulit. Namun memastikan BUMDes agar mampu menjadi sumber daya ekonomi desa adalah pekerjaan rumah yang memiliki tantangan besar. Menurutnya, BUMDes harus fokus pada isu yang mendorong kepentingan penguatan ekonomi desa.  

"Kalau BUMDes fokus pada isu yang mendorong kepentingan penguatan ekonomi desa maka bisa menjadi berkah bagi desa," ujarnya. 

• Tingkatkan SDM Desa, Kemendes PDTT Luncurkan Program RPL Desa
• Ditunjang Dana Desa, Mendes PDTT: Desa Jadi Penyangga Ekonomi Nasional Selama Pandemi
• 40 Persen Dana Desa untuk BLT, Gus Halim: Wujud Keberpihakan Kepada Warga Miskin
• Gus Halim: Program TEKAD Harus Mendukung Pencapaian SDGS Desa
• Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Jaga Kerukunan Warga Transmigran

Erani mengakui, secara kuantitas jumlah BUMDes yang berdiri cukup signifikan, bahkan mampu melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Namun menurutnya, persoalan BUMDes tidak hanya mengenai berapa jumlah BUMDes yang berdiri, melainkan kepada efektifitas BUMDes dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa. 

"BUMDes dari sisi jumlah sudah berlipat melampaui target. Namun yang penting adalah bagaimana caranya agar BUMDes bisa dikerjakan, ada isinya dan tidak kosong," ujarnya. 

Menurutnya, persoalan ekonomi saat ini tengah menjadi perhatian utama masyarakat. Hal tersebut dibarengi dengan besarnya arus informasi yang sulit dikendalikan. Ia berharap, Bakohumas kementerian/lembaga berperan aktif menyampaikan dan meluruskan informasi tidak benar di kalangan masyarakat. 

"Tugas Humas kementerian/lembaga penting. Bukan hanya hadir di arena informasi, namun menyampaikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Itu yang tidak gampang," ujarnya. 

Selain itu lanjutnya, isu ketimpangan juga tengah menjadi sorotan hangat. Menurutnya, penurunan ketimpangan yang kini berada pada angka 0,38 tidak lepas dari keseriusan pemerintah dalam penguatan ekonomi pinggiran. 

"Misalnya dana desa, ada jaminan sosial secara masif dalam bentuk kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, membuka KUR (Kredit Usaha Rakyat) seluas-seluasnya," ujarnya.(rilis/rajendra)