Foto/Ilustrasi  

nusakini.com - Pemerintah tahun ini Bakal membuka lowongan CPNS untuk tiga bidang khusus, yakni hakim, petugas lapas, dan petugas imigrasi. Sementara untuk PNS dengan kualifikasi umum seperti petugas administrasi, moratorium CPNS masih diberlakukan.

"Formasi yang akan dibuka itu, yang sudah keluar izin prinsipnya, calon hakim, intansinya MA. Kemudian petugas lapas dan imigrasi untuk kementerian hukum dan ham. Itu pun sama sudah dikeluarkan izin persetujuan prinsi formasinya," ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, Rabu (21/6/2017).

• CV. Tirta Buwana Trans Makassar Buka Lowongan Kerja
• COVID-19: Indonesia Masih Membuka Akses Wisata untuk WNA dengan Sejumlah Syarat
• PT Tiran Indonesia Buka Lowongan Kerja Besar-besaran dan Segera
• 480 PNS yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Resmi Diberhentikan dengan Tidak Hormat
• Buruan! Buat Sarjana PLN Buka Lowongan Kerja Hingga 4 Januari 2019

Herman mengatakan, izin prinsip dari tiga bidang khusus tersebut telah diterbitkan oleh Menpan RB, Asman Abnur. Setelah itu proses teknis dari pelaksanaan seleksi CPNS akan segera dimulai secepatnya.

"Diperkirakan ketiga itu dimulai Juli ini, tapi tunggu saja pengumuman resminya dari instansi yang bersangkutan, termasuk dari menpan.co.id nanti kita akan publish," kata Herman.

Lebih lanjut Herman mengimbau agar masyarakat tidak mempercayai informasi yang disebarkan dari berbagai pihak yang tidak resmi. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi resmi dari pemerintah. 

"Yang jelas jangan percaya terhadap portal yang bukan official. Jadi kalau ingin tahu jadwal pengenaan CPNS dan sebagainya silahkan update di Menpan.co.id atau di portal instansi yang bersangkutan, atau di BKN.co.id, di luar itu abaikan saja," kata Herman.

"Karena kalau ada indikasi penipuan, yang menyampaikan seolah-olah ada pengadaan CPNS, kemudian ada yang menawari ujung-ujungnya meminta sesuatu materi akan membantu mengangkat jadi CPNS, tapi minta sejumlah uang, itu patut diduga penipuan. Kalau yang resmi tidak dipungut biaya sama sekali," imbaunya. (b/mr)