nusakini.com - Banggai Raya - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, Sahid Wahid mengatakan, program jaminan sosial di isntansinya itu selaras dengan program Pemerintahan Herwin Yatim dan Mustar Labolo.

“Program BPJS Ketenagakerjaan dengan program Pak Bupati itu selaras. Di mana beliau ingin melindungi baik itu masyarakat yang berprofesi petani maupun nelayan. Dan nantinya, Pemda akan menganggarkan itu,” ujar Sahid Wahid kepada Banggai Raya, usai launching kartu BPJS Ketenagakerjaan bersama Gempita, Jumat (10/11/2017) pekan kemarin.

• Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran atas Solusi Cepat Bagi Petani
• Kabar Gembira Buat Petani, SK Pupuk Subsidi Segera Dikeluarkan Menkeu Sri
• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras
• Kementan Optimis Panen Raya di Berbagai Daerah Bakal Turunkan Harga Beras
• Presiden Jokowi Satu Jam di Resepsi Putra Mentan Amran Sulaiman

Ia juga mengaku, telah berdiskusi dengan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menyosialisasikan program-program jaminan sosial di instansi tersebut. “Agar disinergikan dengan program Pemda. Karena berdasarkan data, ada 16 ribu petani di Kabupaten Banggai,” tuturnya.

Kedepan, pihaknya akan mensinergikan program-program yang ada, yaitu kartu petani dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. “Petani merupakan profesi yang termajinalkan bisa dikafer melalui APBD. Dimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai merupakan tertinggi di Indonesia,” katanya.

Tak hanya petani, masyarakat yang berprofesi nelayan juga bisa dilindungi melalui program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi semua profesi bisa kita lindungi. Peberdaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah, kalau BPJS Kesehatan, (yang bisa dilindungi) semua orang yang ada indonesia dan orang asing yang sudah tinggal di Indonesia selama enam. Dan kalau BPJS Ketenagakerjaan itu semua orang yang berprofesi atau bekerja, bahkan peserta atau mahasiswa magang itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketika ada kecelakaan kerja pada mahasiswa magang, kalau tidak didaftarkan (sebagai peserta), universitasnya bisa dituntut,” terangnya.

Dalam kesempatan itu ia juga membenarkan, jika kerjasama Gempita dalam mendaftarkan para petani sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai merupakan pertama kali di wilayah Sulteng dan Indonesia. “Ini pertama di Indonesia. Kalau di daerah lain, baru wacana. Tapi saat ini (Banggai) kita sudah launching,” pungkasnya. (p/ma)