nusakini.com--Kepulauan Seribu--Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) No. 72 Tahun 2011, penyusunan kebijakan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal dan informal merupakan salah satu tugas BKKBN. Dalam rangka meningkatkan implementasi, maka BKKBN menggandeng mitra kerja terkait baik lembaga formal, nonformal maupun informal.

"BKKBN memiliki tugas mengedukasi kependudukan, dengan pola kerjasama, pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada masyarakat, khususnya dimana dalam pendidikan formal mempunyai branding yang namanya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang mengedukasi tentang pendidikan kependudukan yang diintegrasi di mata pelajaran yang bisa dimasukkan tentang kependudukan, juga kesiswaan melalui ekstrakulikuler dan adanya bimbingan konseling serta pojok kependudukan atau perpustakaan kependudukan", jelas Ahmad Taufik, S.Kom, MAP Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN.

• Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah Stunting
• Buka Rakernas BKKBN, Wapres: Kembali Gemakan Peran Sentral BKKBN Dalam Bangun Ketahanan Keluarga
• BKKBN Gelar Dialog Nasional untuk Wujudkan Akuntabilitas Program KKBPK Menuju Indonesia Sejahtera
• Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama Tahun 2019
• Pengasuhan yang Baik di 1000 Hari Pertama Kehidupan Dapat Selamatkan Indonesia dari Stunting

Dalam implementasi melalui jalur formal, BKKBN telah menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yaitu pengintegrasian materi pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran, serta menggandeng Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan. Dalam implementasi melalui jalur nonformal, BKKBN menggandeng berbagai lembaga kediklatan baik pemerintah maupun swasta. Sementara implementasi melalui jalur informal,menggandeng kelompok-kelompok kegiatan baik keagamaan, kepemudaan dan lainnya untuk menyasar masyarakat dan keluarga secara langsung. Implementasi kerjasama pendidikan kependudukan telah berjalan di seluruh provinsi, namun kualitasnya sangat bervariasi. Pada umumnya, pelaksanaan masih dalam lingkup tingkat Provinsi sebagai percontohan, yang kemudian diharapkan direplikasi oleh Pemerintah Daerah (Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.22 tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD tahun 2019).

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan jangkauan sasaran pendidikan kependudukan bagi masyarakat di wilayah pinggiran, BKKBN menggandeng Ikatan Guru Indonesia (IGI) DKI Jakarta untuk membentuk pilot project pendidikan kependudukan di wilayah pinggiran melalui kegiatan ”Pencanangan Pilot Project Pendidikan Kependudukan di Wilayah Khusus (Pinggiran)” yang diadakan di MTSN 26 , Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, dengan dihadiri oleh Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Ahmad Taufik, S.Kom, MAP, Ketua IGI DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepala Sekolah MTsN 26 Pulau Tidung, Perwakilan Suku Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Seribu, Perwakilan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Perwakilan Dinas Kependudukan Kepulauan Seribu, murid serta orang tua murid MTsN 26 Pulau Tidung. Acara ini bertujuan agar terbentuknya model pendidikan kependudukan di wilayah pinggiran, meningkatkan komitmen dan dukungan nyata masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya peserta didik dan keluarganya.

Acara didahulukan dengan pencanangan Pilot Project Pendidikan Kependudukan bagi murid dan orang tua murid serta dilakukan demonstrasi guru dari IGI dengan mengajar materi pendidikan kependudukan bagi murid dan keluarganya. Dengan adanya acara ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat terpapar informasi kependudukan, sehingga mengubah perilaku yang berwawasan kependudukan. Khusus bagi kelompok sasaran generasi muda, pemahaman mengenai wawasan kependudukan sangat penting sehingga bermanfaat dalam merencanakan kehidupannya kelak.

"Saya berharap MTsN 26 Pulau Tidung bisa menjadi contoh terhadap sekolah-sekolah lain mengenai edukasi tentang kependudukan serta meningkatnya pengetahuan masyarakat yang ada di wilayah pinggiran untuk mengubah yang tadinya kemiskinannya tinggi menjadi memiliki kehidupan yang berkualitas dan mampu menghidupkan dan mensejahterakan keluarga", tutup Ahmad Taufik.(r/rajendra)