nusakini.com-Jakarta-Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan baru yang diterapkan Saudi Arabia dalam penerbitan visa umrah. Namun, Arfi meminta agar pihak Saudi Arabia juga mempertimbangkan kemudahan akses jemaah umrah terhadap kebijakan tersebut.  

"Kami menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk penerapan biometrik sebagai syarat proses visa umrah. Tapi, mohon pertimbangkan kemudahan akses jemaah," terang Arfi Hatim usai menerima perwakilan peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel di Kantor Kemenag Jakarta, Rabu (03/10). 

Aksi ini diikuti sejumlah pimpinan penyelenggara perjalanan travel umrah (PPIU).

Diinformasikan, Saudi Arabia telah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerbitan umrah. Kebijakan itu berupa penerapan rekam biometrik sebagai syarat dalam pembuatan visa umrah. Rekam biometrik itu dilakukan di 34 kantor yang akan dibuka di Indonesia.  

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

Peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel menilai kebijakan rekam biometrik ini memberatkan. Sebab, kantor layanannya masih terbatas, sementara jemaah umrah Indonesia tersebar hingga pelosok daerah.  

Untuk itu, peserta aksi menuntut agar kebijakan tersebut ditolak. Mereka meminta kebijakan penerbitan visa umrah dikembalikan seperti sebelumnya, terpusat di Jakarta. Adapun rekam biometrik, dilakukan di terminal kedatangan Saudi Arabia.  

Terkait tuntutan ini, Arfi mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas hal ini dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Indonesia. Menurutnya, apapun kebijakan Saudi Arabia, harapannya itu tidak memberatkan, menyulitkan, dan membebani masyarakat yang akan beribadah umrah. 

"Pihak Saudi perlu diberi pemahaman bahwa kondisi geografis indonesia sangat luas. Jika kantor layanan rekam biometrik ini terbatas, tidak menjangkau hingga daerah, maka kebijakan ini justru akan memberatkan dan menambah cost," ujarnya.  

"Kemenlu rencananya akan bersurat ke KBSA agar mempertimbangkan kembali atau menunda," sambungnya.  

Arfi juga berharap, proses yang sudah berlangsung selama ini tetap berjalan. Kalaupun harus diterapkan, maka pada tahap awal dia mengusulkan agar rekam biometrik dilakukan di bandara Indonesia saja, ketika jemaah akan berangkat umrah. 

"Atau, Saudi membuka tempat pengambilan biometrik di semua kab/kota sehingga memudahkan masyarakat Indonesia," tandasnya.(p/ab)