nusakini.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa semua masyarakat Indonesia bersaudara dalam keberagaman.

“Kita sudah sepakat 71 tahun yang lalu, kita ini bersaudara dan dalam keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan orang lain,” tegas Zulkifli Hasan didampingi jajaran pimpinan MPR RI usai bertemu Presiden Jokowi , di Istana Merdeka, Selasa (24/1) siang.

Menurut Zulkifli, yang perlu dikhawatirkan bukan sesama saudara tetapi bagaimana menghadapi kompetisi di dunia internasional.

Zulkifli mengajak masyarakat untuk menghargai proses hukum, meski hukum bisa meninggalkan luka atau marah yang panjang. “Mari kita mengembalikan kepada nilai-nilai ke-Indonesiaan kita apa, musyawarah mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai, saling menghormati, dialog tanpa kebencian,” tuturnya.

• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Soal Isu Jokowi Ikut Cawe-cawe Menentukan Pembentukan Kabinet Prabowo, Ini Respon Gibran
• Menteri Desa Sebut Presiden Jokowi Titip Salam ke Cak Imin

Jika ada perbedaan, lanjut Ketua MPR itu, sebagai saudara, perlu dikedepankan penyelesaian masalah melalui dialog atau musyawarah mufakat. Hal ini penting agar pemerintah dapat fokus membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan merata.

“Mungkin kalau ada yang marah, begitu bertemu marahnya akan hilang. Pertemuan kedua akan ketemu, separoh mungkin. Ketemu ketiga, kita ketemu apa yang menjadi soal-soal kita. Sehingga bisa kita selesaikan, kita musyawarahkan,” tambah Zulkifli.

Dalam pertemuan yang dikemas dalam pertemuan konsultasi itu, juga dimanfaatkan pimpinan MPR RI untuk melaporkan sosialisasi 4 pilar MPR RI, pembahasan haluan negara, dan agenda tahun 2017. Diantaranya terkait peringatan 1 Juni; sidang tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD; dan peringatan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi.

Selain itu, MPR RI juga mengapresiasi perpres pembentukan lembaga pemantapan Pancasila, dan berharap lembaga ini ke depan bisa bekerja sama dengan MPR RI. “Ini usulan rapat konsultasi 2 tahun yang lalu, MPR dengan Bapak Presiden. Sudah ditindaklanjuti perlunya, kalau dulu ada Manggala BP7, ada pelajaran-pelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, ada penataran dan sebagainya,” kata Zulkifli Hasan seraya menjelaskan bahwa pemantapan Pancasila perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Selain Zulkilfi Hasan, pimpinan MPR yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi adalah Mahyudin, Evert Ernest Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukan Wiranto, Mensesneg Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (p/mk)