nusakini.com--Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan membuat terobosan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur ini sudah terealisir di beberapa daerah di Indonesia. 

“Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita,” ujar Menteri Asman saat Leader’s Talk Sesi 2 di Kantor Sekretariat Negara, Jumat (13/07). 

Tidak main-main, pemerintah membangun Mal Pelayanan Publik yang didalamnya tersedia berbagai jenis pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat bahkan nantinya akan mengintegrasikan sistemnya. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. 

Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga. “Semuanya akan terus dikembangkan,” ujar Menteri Asman. 

Konsep MPP ini mengadopsi dari Public Service Hall (PSH) milik Georgia. PSH di Georgia adalah pusat pelayanan yang melayani pelayanan secara terpadu dan terintegrasi, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah lokal di sana. “Konsep dan prinsip tersebut tersebut kemudian kita adopsi dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik,” imbuh Asman. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. “Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) seperti Georgia,” ujarnya. 

PSH Georgia mampu meningkatkan ranking EoDB, tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,” 

Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem. 

Saat ini, beberapa daerah juga sedang membangun MPP antara lain Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo. "Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara,” imbuhnya. 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia mulai berlomba-lomba untuk membuat MPP di daerahnya masing-masing. “Hal ini menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” imbuhnya. 

Dikatakan, tantangan di masing-masing daerah dapat sangat berbeda dalam proses pembangunan MPP, untuk itu Menteri berharap pada kesempatan ini dapat menjadi waktu yang sangat bermanfaat untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai MPP. 

Leader’s Talk ini dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Walikota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara) Jimmy F. Eman, Wakil Walikota Batam (Provinsi Kepulauan Riau) Amsakar Achmad, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji. (p/ab)