Berfikir Komprehensif Menyikapi Kebijakan Pembangunan Pertanian

By Admin


Oleh : Agung Hendriadi *

Menyikapi apa yang disampaikan Saudara Faisal Basri, setuju dengan statemen bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pilar pembanguan terpenting. Namun perlu diingat bahwa bukan hanya kesejahteraan petani satu satunya indikator pembangunan pertanian. Kecukupan produksi untuk memenuhi pangan masyarakat dengan harga yang wajar juga menjadi indikator penting dalam pembangunan pertanian. Keduanya harus seiring dan seirama agar produsen (petani) dan konsumen sama sama tersenyum. 

Menyadari hal tersebut, Kementan telah menyusun kerangka kebijakan pembangunan pertanian yang komprehensif baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memberikan pembobotan yang proporsional untuk keduanya. Fokus pada satu indikator saja, akan berakibat fatal pada kesinambungan pembangunan pertanian.

Dalam implementasi kebijakan yang komprehensif tersebut, Kementan mengupayakan selalu bergandengan dengan sektor/Kementerian terkait.

Bersama Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengendalian harga baik di produsen maupun konsumen. Maka munculah Permendag tentang harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beberapa komoditas strategis. Masih terkait pengendalian harga, bersama Bulog, KPPU, dan Kemendag, Kementan berupaya memperbaiki sistem distribusi pangan untuk memotong rantai pasok yang terlalu panjang. Penyerapan gabah langsung dari petani manakala harga dibawah HPP telah dikerjasamakan dengan Bolug melalui program Sergap (Serap Gabah Petani)

Guna menjamin peningkatan produktivitas, Kementan bersama Kementerian Keuangan, PUPR, dan OJK meluncurkan berbagai kebijakan subsidi pupuk dan benih, Kebijakan KUR untuk Pertanian, Asuransi Pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, dan penyediaan sarana irigasi dan embung untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih berhasilguna. Kesemuanya itu adalah wujud kepedulian Pemerintah untuk mengangkat derajat dan martabat petani Indonesia.

Mencermati data Nilai Tukar Petani (NTP) dan Upah buruh tani yang disampaikan oleh Saudara Faisal Basri, sangatlah tidak masuk akal untuk menyimpulkanya secara parsial. Terkait NTP, karena pendapatan petani bersifat musiman dan tidak flat setiap bulannya, maka sebaiknya NTP tidak dievaluasi perbulan. Jika dievaluasi perbulan, maka yang terlihat adalah fluktuasi yang sangat besar pada tiap bulannya. Contoh pada bulan dimana tidak pada musim panen bahkan pada saat awal musim tanam (April-Mei) maka NTP sangat rendah. Tidak halnya pada saat musim panen (Sept-Okt) maka NTP sangat tinggi. Oleh karena itu, marilah berfikir rasional untuk mengevaluasi rata rata NTP dalam kurun waktu 1 tahun, atau paling tidak dalam satu musim tanam. Data evaluasi NTP yang kami lakukan selama 2014 ke 2016 menunjukkan adanya peningkatan 0.18%, sedangkan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang kami anggap lebih relevan untuk mengukur kesejahteraan petani naik signifikan 2.47% dalam kurun waktu 2014-2016.

Menurunnya upah buruh tani, ini bukan semata mata dosa yang harus diterima sektor pertanian, tetapi lebih merupakan pengaruh melambatnya pertumbuhan sektor lain. Bila sektor non pertanian tidak mampu meyerap tenaga kerja, sudah barang tentu, tenaga kerja tsb. akan kembali ke sektor pertanian. Kondisi inilah yang mempengaruhi turunnya upah buruh di sektor pertanian.

Dalam kerangka pikir kaidah kesisteman, arti intervensi termasuk investasi di sektor pertanian maka kita kenal yang namanya delay, feedback dan non-linierity terhadap output yang akan diperoleh. Pembangunan jaringan irigasi, cetak sawah dan bantuan alsintan yang menyerap APBN pertanian cukup besar adalah suatu bentuk investasi yang outputnya tetap akan mengikuti kaidah kesisteman diatas. Investasi hari ini, bulan ini dan tahun ini tentu hasil optimalnya tidak seharusnya dituntut pada saat ini juga. Ada proses dan delay yang harus kita ikuti yang nantinya akan bermuara pada akumulasi output pada periode berikutnya.

Akhirnya, marilah berfikir yang komprehensif tanpa harus menyudutkan dan mencari-cari kesalahan sektor tertentu.(*)

*Penulis adalah Kepala Biro Humas-IP Kementerian Pertanian