Foto/Net 

nusakini.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengaku lembaganya tidak masalah apabila pemerintah menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk terlibat dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. 

Menurutnya, tidak hanya TNI, seluruh elemen masyarakat mempunyai kewajiban serupa dalam hal ini. Namun, keterlibatan TNI pada kasus terorisme berdasarkan pengaturan tugas yang jelas, di mana fungsi dan peranan masing-masing diatur dalam Undang-undang (UU).

"Hanya saja, pengaturannya harus jelas, dimana‎, tugas pokok, fungsi dan peranannya harus jelas. Itu harus diatur dalam UU," kata Setyo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

• Dikabarkan Beredar Surat Edaran Kapolri Soal Debt Collector, Ini Penjelasan Mabes Polri
• Salut! Personil Sei Beruang Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Warga Bangun Teras Mushola di Perbatasan Kalbar
• Bersama Warga Gome Puncak Papua, Satgas TNI 300 Siliwangi Rayakan Tahun Baru
• Letjen Maruli Simanjuntak Bakal Dilantik Sebagai KSAD Hari Ini
• Kapolri Mutasi Ratusan Personel Polri, 7 Kapolda Alami Pergantian

Pembagian kerja, kata dia, bisa dilakukan seperti Operasi Tinombala di Poso beberapa waktu lalu. Pasalnya operasi tersebut dianggap melebihi kemampuan kepolisian.

"TNI harus berperan di situ. Itu TNI harus ikut, TNI itu sudah berperan, yang nembak Santoso itu siapa? TNI. Yang dapatkan Santoso di Poso itu TNI. Jadi, tidak ada masalah," ujar dia.

Lebih spesifik pembagian kerja antara TNI dengan Polri, menurutnya bisa dilihat dari medan yang ditempuh. Setyo melihat, medan gunung dan hutan lebih tepat ditangani TNI untuk berburu teroris yang bersembunyi.

"Kami tidak punya kemampuan itu. Jadi harus TNI yang terjun," kata Setyo.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto untuk bekerjasama dengan DPR menyelesaikan revisi UU antiterorisme. Jokowi, juga. (b/mk)