nusakini.com-Jakarta-PT Bank DKI menggelontorkan dana kebutuhan pangan warga Jakarta sebesar Rp 300 - Rp 400 miliar kepada dua BUMD untuk mendukung program pangan murah tahun ini. 

"Dua BUMD yang sudah bekerja sama dengan kita adalah PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya. Masing-masing Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar," ujar Zainudin Mappa, Direktur Bank DKI, Minggu (23/2).

Kerja sama itu digagas berdasarkan Pergub Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu. 

Zainudin menjelaskan, PT Food Station Tjipinang Jaya maupun PD Dharma Jaya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat DKI. 

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Mereka membutuhkan tambahan permodalan untuk suplai kepada masyarakat. Sifatnya perputaran dana melalui pendanaan komersial," katanya.



Selain penyediaan dana permodalan, Bank DKI juga masuk ke ekosistem pasar dengan membantu kelancaran pembayaran melalui platform pembayaran untuk kemudahan bertransaksi konsumen.

 

"Mekanisme pembiayaannya disesuaikan dengan ekosistem bisnis masing-masing," katanya.

 

Selain penyaluran kredit kepada BUMD DKI Jakarta, Bank DKI turut mendukung operasi pangan murah yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bank DKI Bersama Dinas KPKP DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya menggelar Program Pangan Murah Jakarta. 

Program ini menyasar kelompok masyarakat tertentu antara lain pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP.
(p/ab)