nusakini.com--Rencana pemerintah membangun pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat harus fokus, dengan memprioritaskan investasi swasta nasional dan jangan lagi menempatkan BUMN sebagai satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk bergandengan dengan perusahaan asing. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Carmelita Hartoto mengatakan, selama ini peranan swasta nasional sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Investasi itu wajib diatur, sehingga swasta yang selama ini mendukung pemerintah dapat hidup dan berkembang bersama-sama. 

"Swasta nasional juga banyak yang mampu mengelola pelabuhan, soal penyertaan modal kan bisa bermitra dengan investor asing, nggak ada masalah, dengan porsi yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang," kata Carmelita. 

Kendati demikian, KADIN mendukung penuh program pemerintah dalam pengembangan beragam infrastruktur, salah satunya ialah pelabuhan Patimban. Namun tetap saja KADIN meminta pemerintah fokus untuk satu pelabuhan yang dapat merangsang masuknya kapal-kapal besar ke Indonesia. Jangan semua pelabuhan mau dibangun dengan jarak berdekatan. 

Diakui, Pelabuhan Tanjung Priok, arus lalulintasnya sudah sangat padat dan perlu ada solusi dalam memperlancar distribusi barang dari dan ke pelabuhan. Biaya logistik yang harus ditanggung pelaku usaha sangat berpengaruh dengan kelancaran lalulintas, karena itu harus fokus dan mempertimbangkan jangka panjang. 

• KBRI Gelar Business Gathering di Bishkek, Kyrgyzstan untuk Tingkatkan Perdagangan Kedua Negara
• INA-LAC Business Network: KADIN Siap Berbisnis dengan Kawasan Amerika Latin dan Karibia
• Kadin Siap Stabilkan Harga Minyak Goreng
• Menaker Minta KADIN Terapkan Struktur dan Skala Upah
• Bakal Dihadiri Jokowi, Group Same Hotels Indonesia Siap Sukseskan Munas Kadin Di Kendari

Membangun pelabuhan bukan sekadar menyediakan dermaga, pergudangan dan lapangan penumpukan, tapi juga akses keluar-masuk pelabuhan dan faktor keamanan harus benar benar diperhitungkan. Termasuk juga jarak, pelabuhan dengan pusat industri dan pelahan lainnya. 

" Kalau sudah menentukan Patimban sebagai solusi mengatasi kemacetan di Tanjung Priok, yah, harus fokus. Jangan lagi ada kepentingan lain dengan membangun pelabuhan serupa di lokasi yang berdekatan," jelas Carmelita, yang juga Ketua Umum DPP INSA. 

Membangun pelabuhan itu, bukan saja padat modal, tapi juga waktu penyelesaian pembangunan cukup lama, dan pengembangannya bisa mencapai 5-15 tahun. Untuk saat ini, lokasi Patimban, aksesnya cukup bagus, jaraknya ke pusat industri sangat ideal dan dapat memangkas biaya logistik tapi dalam jangka panjang, pemerintah juga harus pikirkan, perkembangan lingkungannya, terutama pemukiman.  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, khusus lahan, pembebasan tanah-tanah milik warga menggunakan pola ganti untung, bukan ganti rugi. Karena itu, Kemenhub meminta pemerintah daerah ikut membantu, agar rencana pembebasan lahan tersebut tidak dimasukin para spekulan yang bermain, sehingga harga tanah jadi melambung. 

Kehadiran para spekulan dan calo ini, bukan saja merugikan masyarakat pemilik lahan tapi juga menghambat pembangunan, yang oleh pemerintah ditagetkan, penelesaian pembangunan tahap satu selesai 2019 dan rampung keseluruhan pada 2027. Artinya, pada penyelesaian tahap pertama ini sudah bisa dioperasikan untuk melayani kapal. 

Pelabuhan patimban yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, membutuhkan investasi sekitar Rp 43,22 triliun, dengan total kapasitas sekitar 3,5 juta TEUs per tahun. Sesuai rencana, pembangunan pelabuhan itu dibagi dalam tiga tahap, dengan sumber pendanaan dari pinjaman dan investasi swasta nasional dan asing. Pengembangan selanjutnya, patimban ditargetkan mampu menampung 7,5 juta TEUs per tahun.(p/ab)