nusakini.com - Surabaya - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Soekarwo angkat bicara terkait perkataan Sandiaga Uno yang membandingkan Presiden Joko Widodo dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Menurut Gubernur Jawa Timur dua periode itu, Sandiaga tidak sepantasnya mengeluarkan pernyataan yang dinilai sudah di luar etika karena Sandiaga bagian pemerintahan.

"Pendapat saya selaku Ketua APPSI, tidak semestinya wakil gubernur menyampaikan kritik langsung kepada pemerintah karena beliau kapasitasnya selaku wakil pemerintah pusat dan arah kritiknya sudah di ranah politik praktis,” ujar Soekarwo dalam keterangan persnya, Selasa (5/6/2018).

Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengatakan, berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, wakil kepala derah bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, wakil kepala daerah wajib menjaga etika dan norma serta secara struktural berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Kata dia, Sandiaga perlu memahami semua hal tersebut, karena sudah menjadj bagian dari pemerintah.

• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

Soekarwo juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri membantu presiden mengurus pemerintahan di bidang otonomi daerah, administrasi wilayah, pembinaan pemerintahan daerah, kedudukan keuangan dan catatan sipil serta hal-hal yang menyangkut urusan wakil pemerintah pusat yang ada daerah. Mendagri juga mengkoordinasikan pemerintahan yang ada di daerah termasuk pemerintah kabupaten/kota.

"Karena itulah, maka segala sesuatu yang terkait permasalahan pemerintah daerah harus dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai atasan langsung", ujar nya.

Pakde Karwo menambahkan, di dalam UU Nomor 2 tahun 2008 pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam kedudukannya dalam partai sebagai pengurus atau anggota partai ikut membangun budaya dan etika politik yang santun berbudaya berbangsa dan bernegara.

Apabila ada kritik dan saran bagi pemerintah dapat disampaikan melalui saluran partai politik dan partai politik yang menyampaikan kepada pemerintah.

Sandiaga sendiri sudah meluruskan posisinya saat mengkritik pemerintah. Menurutnya, ucapan membandingkan Jokowi bukan kedudukannya sebagai Wagub DKI, namun kader Gerindra.

Menurut Sandi, pernyataan perbandingan itu disampaikan dalam konteksnya sebagai Dewan Kehormatan Gerindra, bukan sebagai pejabat pemerintahan.

"Klarifikasi terkait diri saya sebagai seorang wakil gubernur, tentunya di luar Balai Kota dan melepas baju atau atribut-atribut Balai Kota atau Pemprov," kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin (4/6/2018) lalu. (p/ma)