nusakini.com-- Penyatuan layanan publik dalam satu gedung, atau yang disebut dengan Mal Pelayanan Publik mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah. Setelah di DKI Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Batam, kali ini komitmen ditunjukkan oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Keduanya menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi fi Denpasar, Kamis dan Jumat (27 - 28 Desember 2017). 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam rakor tersebut menyambut baik upaya kedua daerah tersebut dengan keinginannya membangun MPP di wilayahnya masing masing. Dikatakannya bahwa MPP pada dasarnya merupakan PTSP plus, yakni tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

“Kementerian PANRB menyambut baik dan mendukung penuh keinginan pemerintah daearah untuk membangun MPP. Semoga melalui rakor ini peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan MPP dapat segera terealisasi,” ujarnya. 

Disampaikannya bahwa pembentukan MPP merupakan tindak lanjut dari mandat UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana negara hadir di tengah rakyatnya melalui pemberi pelayanan yang nyaman, aman, akuntabel dan transparan. Diah berharap dengan komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa membangun MPP, dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima serta mudah bagi masyarakat. 

Sementara itu Walikota Denpasar Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan bahwa pemerintah kota Denpasar mendukung pembangunan MPP dan akan berkoordinasi dengan pimpinan unit pelayanan pimpinan pusat yang akan memberi pelayanan di Mal tersebut. Ia optimis bahwa MPP kota Denpasar dapat diresmikan pada bulan Mei 2018 mendatang.(p/ab)