April 2018, Bandara Wirasaba Siap “Groundbreaking”
By Admin
nusakini.com--Infrastruktur pendukung Bandara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba, Bukateja, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu isu prioritas yang diusulkan Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (musrenbangwil) Se-Eks Karesidenan Banyumas di Pendapa Kabupaten Cilacap, Kamis (22/3). Infrastruktur pendukung yang dimaksud meliputi peningkatan tiga ruas jalan, yaitu Bojong-Panican, jalan Kembangan-Panican, dan Panican-Linggamas dengan total anggaran sebesar Rp 25,875 miliar.
“Pembangunan sarana dan prasarana pendukung harus selaras dengan pembangunan bandara. Oleh karenanya, kami mengajukan peningkatan tiga ruas jalan yaitu jalan Bojong-Panican anggarannya sebesar Rp 10 miliar, jalan Kembangan-Panican sebesar Rp 7,3 miliar, dan Panican-Linggamas sebesar Rp 8,5 miliar. Semua ini adalah upaya untuk mendorong akses dan konektivitas jalan menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman,” usulnya.
Dyah menambahkan, pada 23 April mendatang, Bandara Jenderal Besar Soedirman siap untuk di-groundbreaking. Rencananya, groundbreaking tersebut akan dilakukan oleh presiden dan menteri perhubungan.
“Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan bahwa pada 23 April 2018 kami akan mulai pembangunan groundbreaking Bandara Jenderal Besar Jenderal Soedirman. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Menhub,” tambahnya.
Menanggapi usulan Pemkab Purbalingga tersebut, Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi berharap pembangunan landasan udara yang dikenal sebagai Bandara Wirasaba dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, pembangunan bandara lainnya di Jawa Tengah, seperti Bandara A Yani Semarang hingga Bandara Ngloram Cepu dapat memajukan provinsi ini.
Diakui, bandara di provinsi ini kalah sedikit apabila dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi dengan pembangunan sejumlah bandara, akan mengejar ketertinggalan itu. Khusus untuk Bandara Panglima Soedirman, mudah-mudahan tidak mundur lagi. Dia berharap, Bandara Tunggul Wulung juga tetap berfungsi sebagai bandara yang mungkin dengan peraturan khusus akan sangat membantu untuk Jawa Tengah bagian barat, khususnya Cilacap.
“Kita punya Bandara Internasional Ahmad Yani yang terus ditingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan tahun ini juga diresmikan. Di Jawa Tengah bagian timur juga ada rintisan Bandara Ngloram,” bebernya.
Di samping usulan tentang infrastruktur pendukung bandara, isu strategis pembangunan Jateng yang dikemukakan pada musrenbangwil itu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dua orang warga Desa Tarisi, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap bernama Muhtar dan Rasis mengeluhkan lahan warga seluas 350 hektare yang tergenang air. Persoalan tersebut sudah dihadapi sekitar 30 tahun lalu hingga saat ini.
“Lahan kami di Desa Tarisi yang kurang lebih mencapai 350 hektar tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan adanya Bendungan Manganti yang dibangun sejak tahun 1987 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1991. Itulah yang menyebabkan lahan kami menjadi lahan tidur dan selalu banjir. Mohon ditinjau lahan seluas 350 hektar yang selalu kena genangan air,” usul mereka.
Menanggapi keluhan Muhtar dan Rasis, Bupati Cilacap H Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, daerah banjir di kabupaten tersebut tidak hanya Desa Tarisi. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Cilacap sebenarnya sudah mengusulkan Bendungan Matenggeng sejak lima tahun lalu. Namun terdapat tantangan yang mereka hadapi, seperti pembebasan lahan yang terkendala harga tanah yang tinggi.
“Sejak lima tahun yang lalu, Pemkab Cilacap sudah mengusulkan adanya bendungan di Kecamatan Dayeuhluhur yaitu Bendungan Matenggeng. Sekarang pembebasan tanah sudah diproses. Cuma karena ada tanah yang harganya naik, sempat distop. Setelah Bendungan Matenggeng bisa dibangun, Insya Allah Desa Tarisi banjirnya bisa diminimalisasi dan bisa berfungsi untuk PLTA dan mengairi ribuan hektar sawah,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Budhie Yuwono ME menambahkan, pihaknya dan BBWS Citanduy akan menerapkan tiga langkah sinergis untuk mengatasi keluhan warga Desa Tarisi pada tahun ini.
Ditambahkan, pihaknya sudah melihat permasalahannya dan sudah ada kesepakatan dengan BBWS Citanduy. Ada tiga langkah yang akan dilakukan. Yaitu menormalisasi afur agar tidak membuat genangan di Desa Tarisi, memperbaiki pintu-pintu yang ada di lima lokasi di sepanjang tanggul Citanduy, dan merevitalisasi afur yang sekarang mati.
“Tahun depan akan dilakukan kajian untuk penanganan konseptual merevitalisasi aktivitas afur yang dulu mati. Mudah-mudahan ini mempercepat pembuangan air di Desa Tarisi. Untuk (solusi) jangka panjang seperti disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa Bendungan Matenggeng pada 2019 akan di-groundbreaking,” pungkasnya.(p/ab)