Apresiasi Mentan Kirim 10.000 Ton Beras ke Palestina, PP KAMMI: Saatnya Indonesia Memimpin Diplomasi Pangan Global
By Admin
nusakini.com, Jakarta, 7 Juli 2025 — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas langkah konkret mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Bantuan ini menunjukkan bahwa Indonesia hadir di panggung global, tidak hanya dengan suara diplomasi, tetapi juga dengan aksi nyata yang menyentuh kebutuhan paling mendasar yaitu pangan.
Namun dalam apresiasi tersebut, PP KAMMI juga memberikan catatan kritis, bahwa diplomasi pangan tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia harus berakar pada kedaulatan pangan nasional dan diarahkan untuk membangun keadilan pangan global.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian atas kebijakan yang tepat sasaran ini. Tapi bantuan pangan bukan sekadar gestur simpati. Ini adalah strategi. Jika Indonesia mampu membantu bangsa lain yang tertindas, itu harus menjadi bukti bahwa kita benar-benar berdaulat dan siap memimpin diplomasi pangan dunia,” ujar Aulia Furqon, Ketua Bidang LHKP PP KAMMI.
Furqon menekankan bahwa situasi pangan di Palestina bukan semata akibat bencana atau kelangkaan alamiah, melainkan hasil dari kolonialisme sistematis yang menindas akses masyarakat Palestina terhadap tanah, air, dan infrastruktur pertanian. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya perlu mengirimkan bantuan, tetapi juga menginisiasi kerja sama jangka panjang berbasis penguatan sektor pertanian Palestina.
“Memberi makan hari ini adalah bentuk kepedulian. Tapi membantu mereka bisa menanam esok hari adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan itulah wajah sejati diplomasi pangan,” lanjut Furqon.
PP KAMMI juga menekankan pentingnya pengelolaan cadangan pangan nasional secara transparan, agar kebijakan bantuan luar negeri tidak mengorbankan ketahanan pangan domestik. Kementerian Pertanian, bersama Bulog dan Bapanas, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara komitmen global dan keberlangsungan pangan nasional.
Lebih dari itu, PP KAMMI mendorong Menteri Pertanian untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah awal menuju pembentukan poros diplomasi pangan Indonesia, dengan menjadikan teknologi pertanian, riset benih unggul, dan pelatihan SDM sebagai instrumen kerja sama internasional terutama dengan negara-negara yang mengalami krisis akibat konflik dan perubahan iklim.
“Indonesia tidak cukup hanya dikenal sebagai negara agraris. Kita harus menjadi negara agrikultural yang berpengaruh. Pemimpin dalam produksi, dalam inovasi, dan dalam keadilan. Diplomasi pangan adalah alat, dan kedaulatan adalah pijakannya,” tegas Aulia.
Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan keadilan global, PP KAMMI menyatakan kesiapan untuk ikut terlibat dalam inisiatif kemanusiaan berbasis pertanian, baik dalam bentuk edukasi publik, advokasi kebijakan, hingga kolaborasi lintas negara dan institusi. (*)