nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 (RAPBN 2018) yang fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Pada RAPBN 2018, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.204,4 triliun termasuk didalamnya adalah belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.443,3 triliun dan belanja K/L Rp814,1 triliun. 

“Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 akan meningkat dari 6 juta menjadi 10 juta penerima. Perluasan bantuan non tunai, beras sejahtera (Rastra). Di samping itu, yang tak kalah penting adalah kesehatan dan pendidikan,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers RAPBN 2018 di kantor pusat Kementerian Keuangan pada Senin (21/07). 

Menurut Menkeu, untuk memotong kemiskinan antar generasi, maka generasi anak dari keluarga miskin harus bisa dijamin dengan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang baik melalui PKH. Tahun depan akan ada 92,4 juta jiwa yang memperoleh fasilitas kesehatan tanpa membayar biaya apapun dan untuk program pendidikan, direncanakan 19,7 juta siswa dan 401,5 mahasiswa akan mendapatkan beasiswa. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Dari sisi subsidi, Menkeu menganggarkan belanja non-K/L Rp629,2 triliun yang mencakup subsidi energi sebesar Rp103,4 triliun dengan asumsi tidak ada perubahan administered price barang-barang yang diatur oleh pemerintah, yaitu listrik, Liquid Petroleum Gas (LPG), dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp69 triliun termasuk subsidi pupuk dan belanja-belanja lain yang tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat bisa terjaga. Selain itu, di dalam belanja non-K/L juga terdapat alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp247,6 triliun atau sebesar 5% dari total utang. Menkeu mengungkapkan kalau nilai ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan Brazil yang belanja utangnya mencapai 16%. 

Dari sisi infrastruktur, Menkeu memprioritaskan pendanaan bagi proyek strategis pemerintah yang sedang berjalan serta tiga sektor strategis yang menyentuh hingga ke akar rumput yaitu sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. 

"Belanja infrastruktur juga akan terus dilakukan, masih terdapat proyek yang sedang berjalan seperti pembangunan jalan, irigasi, listrik, serta perumahan. Melalui belanja infrastruktur sebesar Rp409 T diharapkan akan timbul multiplier effect bagi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia karena pembangunan tidak hanya di pulau-pulau besar tetapi sampai ke berbagai wilayah pelosok. Tidak hanya itu, Pemerintah juga memberikan anggaran pada tiga sektor penting lainnya yaitu perikanan, pertanian dan pariwisata sebesar Rp34,8 T," paparnya. 

Dalam rangka mengantisipasi tahun 2018 yang merupakan tahun politik, dimana terdapat 170 daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan juga persiapan pemilihan legislatif serta Presiden di tahun 2019, Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran dalam rangka pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp201,6 triliun. Belanja K/L mengalami kenaikan cukup besar dari tahun lalu yang berada di kisaran Rp760 triliun karena juga mencakup persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. 

"Persoalan saat ini adalah bukan uangnya tetapi pada kemampuan untuk membelanjakan secara baik. Isunya adalah kapasitas dan kompetensi membelanjakan uang. Ini menjadi sangat-sangat penting karena persoalan dengan belanja yang besar, masyarakat tentu mengharapkan ada hasil yang nyata dan baik," jelasnya.(p/ab)