nusakini.com--Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD 2018 Triwulan II, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (19/7). 

Soni Sumarsono dalam sambutannya mengatakan, Rapat Monitoring ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. "Hal ini penting dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan," ungkapnya. 

"Rapat Monev ini sendiri bertujuan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian, serta mengurangi dampak negatif dan mengefektifkan pemanfaatannya," lanjut Soni Sumarsono. 

Berdasarkan laporan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan tentang daya serap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2018, dimana realisasi keuangan dan realisasi fisik masih dibawah target (50%). 

• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Pj Sekda Sulsel Jamu Ratusan Saudagar Peserta PSBM XXIV
• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat
• Konsulat Jenderal Filipina Temui Pj Gubernur Bahtiar, Perkuat Hubungan Bilateral
• Sambut Kajati Baru Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Bangun Perkenalan Lewat Temu Silaturahmi

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil ditengah tingginya tekanan ekonomi dunia, dimana perekonomian Sulsel pada kuartal pertama tahun 2018 tumbuh 7,41 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh hanya 5,06 persen," bebernya. 

Soni menambahkan, Indikator lainnya yaitu persentase penduduk miskin turun dari 9,38 persen periode Maret 2017 menjadi 9,06 persen Maret 2018, dimana pada Maret 2018 tingkat ketimpangan penduduk Sulsel yang diukur dengan Gini Rasio adalah sebesar 0,397. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2017 yang sebesar 0,407. 

Selanjutnya tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada periode Februari 2017 menjadi 5,61 persen dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,39 persen, yang artinya ada peningkatan yang harus segera dilakukan langkah kongkrit dalam menyelesaikannya. 

"Dalam kondisi seperti ini, saya berharap para pimpinan OPD/Satuan kerja mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga serapan dan realisasi semakin maksimal," pungkasnya. (p/ab)