Amnesty International Soroti Pemblokiran 19.389 Kanal YouTube oleh Google, Desak Transparansi dan Aturan Tegas
By Admin

Google
nusakini.com, Amnesty International Indonesia merespons langkah raksasa teknologi Google yang memblokir 19.389 kanal YouTube terkait operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang kuartal ketiga tahun 2026. Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta pada Jumat (20/11/2026).
Pemblokiran oleh Google tersebut menyasar jaringan kanal berbahasa Indonesia yang terindikasi menyebarkan narasi pro-pemerintah sekaligus menyerang pihak-pihak yang berseberangan. Usman menilai temuan penindakan digital ini mengonfirmasi pola operasi terstruktur untuk menekan ekspresi publik di ruang siber.
"Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital," ujar Usman Hamid dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).
Menurut data Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis Google, penutupan belasan ribu kanal tersebut dilakukan pada periode Juli hingga September 2026. Jika diakumulasikan sejak Januari hingga September 2026, total kanal YouTube yang telah dihentikan Google terkait operasi serupa di Indonesia mencapai 23.827 akun.
Usman menjelaskan bahwa fenomena yang diungkap Google ini selaras dengan hasil investigasi lembaganya yang dipublikasikan pada 19 Mei 2026 lalu. Laporan bertajuk "Membangun Musuh Khayalan": Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan 'Agen Asing' di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia tersebut menyoroti dugaan keterlibatan terkoordinasi aktor negara maupun non-negara dalam mendiskreditkan masyarakat sipil.
Atas dasar temuan tersebut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah memastikan seluruh instansi kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri tidak menggunakan anggaran negara untuk membiayai operasi disinformasi. Pihaknya juga meminta penerbitan regulasi tegas yang melarang aparatur negara menyerang aktivis maupun jurnalis di dunia maya, disertai sanksi disiplin yang jelas.
Selain menuntut komitmen negara, Usman turut mendesak Google dan seluruh penyedia platform media sosial untuk meningkatkan transparansi mengenai pihak yang bertanggung jawab di balik jaringan tersebut. Perusahaan teknologi diminta secara konsisten menerapkan uji tuntas hak asasi manusia serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi warga yang menjadi target kampanye penyesatan informasi. (*)