Amnesti Pajak dan Peluang Investasi Menarik di BUMN
By Admin
nusakini.com - Program pengampunan pajak (amnesti pajak) menjadi salah satu ancangan pemerintah menggenjot perekonomian negeri. Salah satunya dengan memberikan keringanan penghapusan segala sanksi dengan membayarkan uang tebusan kepada negara. Ditambah dengan prasyarat investasi di berbagai lini usaha dalam negeri. Uang pengampunan atawa pengembalian (repatriasi) kepada negara inilah yang diarahkan untuk menggenjot proyek infrastruktur bersama para investor.
Menyambut program ini, Kementerian BUMN mendorong 25 perusahaan pelat merah targetkan penyerapan dana yang maksimal. "Kita mengharapkan total dana yang bisa diserap BUMN berkisar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun, untuk semua jenis instrumen," kata Rini seperti yang dikutip oleh Kantor Berita ANTARA. Adapun jalur penyerapan dana repatriasi dimulai dari Bank Persepsi, bank yang ditunjuk Menteri dan sesuai UU menerima Uang Tebusan ataupun dana investasi dalam rangka amnesti pajak. Menteri BUMN, Rini Soemarno menunjuk Bank BUMN, seperti Mandiri, BNI, BTN dan BRI menjadi bank persepsi atas mandat dari Menteri Keuangan. Selain bank persepsi, aliran dana repatriasi diarahkan ke empat manajer investasi (MI) milik pemerintah, yaitu PT Danareksa (Persero), PT Mandiri Sekuritas (Persero), PT BNI Sekuritas (Persero), dan PT Bahana Pembinaan Usaha (Persero).
Melalui program pengampunan pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017 pemerintah memberikan kesempatan bagi semua wajib pajak dari seluruh kalangan untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan hanya membayar uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan.
Selain itu, Kementerian BUMN menyiapkan skema investasi dengan berbagai model. Salah satunya program investasi di beberapa BUMN dari dana repatriasi program amnesti pajak. Kementerian BUMN menawarkan beberapa skema seperti hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias (right issue). Ada sekitar empat BUMN yang sahamnya dapat dibeli dari aksi korporasi ini, seperti PT PP, PT WIKA, PT JSMR, dan PT Krakatau Steel. Tujuan dari pemesanan efek baru ini tak terlepas dari keinginan pemerintah untuk menggenjot proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Tidak hanya rights issue, Kementerian BUMN menyiapkan beberapa skema variatif untuk menarik para calon investor menginvestasikan dananya untuk proyek BUMN. Seperti instrumen penerbitan obligasi (penerbitan surat hutang), suatu skema investasi dimana para investor menginvestasikan dana ke korporasi atau pemerintah dalam jangka waktu tertentu. BUMN yang berpartisipasi dalam skema penawaran ini adalah PT Angkasa Pura I. Adapun obligasi yang ditawarkan berupa penawaran umum obligasi dengan tingkat bunga tetap. Keuntungannya sendiri diperkirakan perhitungan aliran masuk kas bersih pertahun (proceeds) pada investasi ini sekitar Rp 3 trilliun. Penerbitan obligasi sendiri diharapkan dapat memenuhi sekitar Rp 14,5 trilliun dari kebutuhan total Rp 25 trilliun dalam periode 2016 – 2020. PT Angkasa Pura 1 juga memudahkan dengan rentang jangka waktu kredit (tenor) kepada para investor, yang dibagi dalam tiga skema, yaitu lima, tujuh, hingga sepuluh tahun.
"Ada juga beberapa anak perusahaan BUMN yang akan kami IPO-kan, seperti Tugu Pratama Asuransi (anak usaha Pertamina) dan HK Realty yang merupakan anak usaha Hutama Karya," ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno
Dalam skema penawaran perdana saham ke publik (initial public offering), Kementerian menunjuk tiga anak perusahaan BUMN, yaitu PT Tugu Pratama Indonesia, PT HK Realtindo, dan PT Waskita Beton Precast. Untuk anak perusahaan dari PT Pertamina, PT Tugu Pratama Indonesia, diperkirakan dengan perhitungan aliran masuk kas bersih pertahun (proceeds) dapat diraih sekitar US$ 220 juta dollar. Adapun skema penawaran berbentuk penawaran umum perdana, yang merupakan kombinasi saham baru dan saham lama. Investor dapat memperoleh saham perusahaan hingga sekitar 40 persen. PT Tugu Pratama Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia, raih total penjualan sebesar US$ 57 juta dollar dengan perbandingan total jumlah laba bersih dengan jumlah total pendapatan perusahaan sekitar US$ 753 juta dollar.
Kementerian BUMN juga menyediakan skema penawaran yang sedikit lebih miring, untuk menarik minat para peserta pengampunan pajak. "Investasi di sektor hortikultura bisa ditawarkan bervariasi. Bisa 100 hektare, 500 hektare, bisa juga hingga 1.000 hektare," sebut Menteri BUMN. Skema investasi yang ditawarkan BUMN Holding PTPN VIII – Holtikultura berbentuk equity investment – joint venture. Struktur investasi tersebut berupa perpaduan antara dua perusahaan menjadi satu perusahaan dengan keuntungan berasal dari kemampuan aset (perusahaan) menghasilkan laba. Proyek ini sendiri sebesar Rp 3 trilliun dengan penyertaan saham pada proyek pengembangan holtikultura seperti, pisang, durian, alpukat, dan manggis. Tidak berbeda jauh dengan BUMN Holding PTPN VIII, PT Pertamina menyediakan peluang berinvestasi saham sebesar 40 persen. Investasi ini berbentuk proyek pengembangan Terminal BBM Pulau Sambu. Struktur investasi sama dengan sebelumnya equity investment – joint venture, dengan hasil akhir sebuah anak perusahaan PT SPV Terminal BBM Pulau Sambu. Investasi yang memakan jangka waktu selama sepuluh tahun ini memiliki nilai proyek sebesar US$ 500 juta dollar.(p/mk)